Gubernur Papua Tidak Akan Keluarkan Izin Baru untuk Perkebunan Sawit

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengatakan tidak akan mengeluarkan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, terutama yang berpotensi merusak struktur tanah dan lingkungan hidup di provinsi tersebut.

"Saya minta ini diluruskan dan ditulis dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah arahan Presiden (Prabowo Subianto) kepada kami para gubernur dan bupati, di mana bukan memerintahkan pembukaan kebun sawit baru, melainkan peralihan fungsi lahan," ujar Mathius di Jayapura, Kamis (1/1), seperti dikutip Antara.

Ia berharap pernyataannya terkait kebijakan perkebunan kelapa sawit tidak dipelintir karena sikap pemerintah daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo kepada para gubernur dan bupati.

"Pemerintah Provinsi Papua saat ini berfokus pada penataan ulang perkebunan sawit yang telah memiliki izin, terutama perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan," kata Marthinus.

Menurutnya, perusahaan yang tidak aktif dan tidak memenuhi kewajiban akan dievaluasi dan izinnya akan dicabut. "Hingga 2025 sudah ada izin yang kami cabut karena tidak membayar kewajiban dan saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Dialihkan untuk Pengembangan Kakao

Marthinus menambahkan, lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya dicabut tidak akan dialihkan kembali untuk pengembangan sawit, melainkan akan diarahkan ke komoditas lain yang lebih ramah lingkungan. Komoditas ini misalnya kakao, yang sejalan dengan program Kementerian Pertanian.

Marthinus menyatakan Provinsi Papua telah mendapatkan bantuan bibit kakao dari menteri pertanian. Lahan-lahan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang sudah lama tidak dikerjakan akan dimanfaatkan untuk peremajaan tanaman.

Gubernur Papua juga akan mewajibkan perusahaan sawit yang masih beroperasi untuk membangun pabrik pengolahan di Papua. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengirim minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) ke luar daerah.

"Saya wajibkan perusahaan sawit yang sudah ada untuk membangun pabrik di sini agar ada nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua," tuturnya.