Bahas Tata Kelola Hutan di COP31, Hashim Bicara Penanganan Kebakaran Hutan

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membicarakan tata kelola hutan dan aksi iklim Indonesia di konferensi iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. Hashim, yang memimpin delegasi RI dalam forum tersebut, turut menyinggung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. 

Hashim mengatakan, fenomena El Nino berkepanjangan dan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kondisi ini menjadi tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia, mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, hingga negara tetangga.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu menambahkan, pemerintah Indonesia telah memperkuat upaya pencegahan, melakukan restorasi, dan menegakkan hukum untuk merespons insiden ini. 

“Kami bekerja sama secara erat dengan mitra regional untuk mengatasi dampak yang meluas, termasuk kabut asap lintas negara, melalui kerja sama yang berkelanjutan,” kata Hashim dalam COP31 Leaders’ Summit, Kamis (12/11).

Dia kemudian menyebut, lebih dari 25 ribu komunitas atau masyarakat lokal terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan. Di sisi lain, Indonesia telah menambah jumlah petugas kehutanan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari semula 8 ribu orang menjadi 70 ribu orang.

“Memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati termasuk orangutan, gajah, dan harimau sumatra yang terancam punah,” ujarnya. 

Selain itu perihal tata kelola hutan, Hashim membeberkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), serta penunjukkan pucuk pimpinannya beberapa waktu lalu. 

Kemudian melalui program perhutanan sosial, dia mengungkap lebih dari 1,4 juta keluarga telah memiliki akses pengelolaan terhadap lebih dari 8 juta hektare hutan. Dia turut menyampaikan penetapan hampir 400 hektare hutan adat, yang terus dikejar untuk mencapai 1,4 juta hektare hingga 2029.

Menurutnya, Indonesia yang separuhnya masih ditutupi oleh hutan, berkomitmen untuk melindungi warisan alam ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberkan Aksi-aksi Iklim Indonesia

Dia menegaskan, Indonesia tidak akan memilih salah satu antara aksi merespons perubahan iklim atau pembangunan.

“Visi Presiden Prabowo Subianto jelas. Keduanya harus diwujudkan,” ujar Hashim.

Melanjutkan pernyataannya, Hashim mengatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan industri bernilai tinggi. 

Bersamaan dengan itu, Indonesia mempercepat transisi ke energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas di lahan terdegradasi. Dia kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak melakukan ekspansi kegiatan pertanian di kawasan hutan, khususnya hutan primer.

Lebih lanjut, dia membahas komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Dalam rencana adaptasi nasional, ketahanan pangan dan air, kesehatan, serta ketangguhan wilayah pesisir menjadi fokus perhatian.

“Indonesia mengedepankan keterkaitan antara laut dan iklim, dengan menyadari peran penting ekosistem laut dan pesisir dalam aksi iklim,” ucapnya. Hashim turut menyebut potensi penyimpanan karbon biru pada ekosistem mangrove dan lamun Indonesia.

Di bidang transisi energi, dia menyampaikan rencana pemerintah untuk mengembangkan 100 gigawatt-peak (GWp) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dalam rangka meningkatkan akses terhadap energi.

Sebelum menutup pidatonya, Hashim membahas undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim yang tengah disusun Indonesia dan menegaskan bahwa tidak ada negara yang bisa membangun ketangguhan iklim sendirian.

“Kami membutuhkan keadilan dan pelaksanaan komitmen. Tidak boleh ada negara yang terhambat hanya karena kekurangan pendanaan dan teknologi,” ujarnya. 

Dia kemudian menyinggung perihal komitmen negara maju untuk memobilisasi dana sebesar US$300 miliar per tahun hingga 2035 plus transfer teknologi, yang telah disepakati dalam COP29 Azerbaijan. Hashim turut menyinggung Baku to Belem Roadmap yang mendorong pendanaan iklim sebesar US$1,3 triliun per tahun untuk negara berkembang hingga 2035.

“Untuk itu, Indonesia membuka semua jalur pembiayaan iklim, termasuk melalui penerapan nilai ekonomi karbon,” ujar dia. “Pembiayaan iklim harus dapat diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional,” ucapnya menambahkan.