Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31, Apa Saja?

Hari Widowati
19 November 2026, 10:11
Indonesia, karbon biru, mangrove, COP31
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.
Foto udara kawasan Ekowisata Mangrove Tapak di Tugu, Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Selasa (17/11). Ketiga proyek itu terdapat di Kalimantan Utara, Kawasan Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur. 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan proyek karbon biru pertama di Kalimantan Utara merupakan proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) dari Bank Dunia, dengan Denmark sebagai donornya. "Dapat dana sekitar US$ 4 juta. Ini sudah termasuk capacity building," ujar Diaz, seperti dikutip Antara, Rabu (18/11). 

Diaz mengungkapkan proyek karbon biru, yang juga dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu, mencakup lahan mangrove seluas 43 ribu hektare. Ia memperkirakan karbon yang bisa dikompensasikan atau di-offset dari proyek ini mencapai 5,5 juta ton CO2e dengan skema Verra. 

Dua proyek karbon lainnya di Kawasan Pantai Utara Jawa dan Belitung Timur dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Luas proyek karbon biru di Pantai Utara Jawa mencapai 81 hektare sedangkan Belitung Timur seluas 14 ribu hektare.

"Belitung Timur ini bukan hanya mangrove, tapi mangrove dan padang lamun. Ini menjadi sampel yang bagus sekali," ujarnya. 

Manfaat Proyek Mangrove untuk Masyarakat Pesisir

Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mengatakan program M4CR di Kalimantan Utara dimulai sejak 3,5 tahun lalu. Ketiga proyek ini sedang dalam proses masuk ke dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). 

Nani menyatakan proyek mangrove ini sangat penting bagi masyarakat pesisir. Hampir 50% dari nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru, akan kembali kepada masyarakat.

Sekadar informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Permen KKP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi landasan perdagangan karbon biru.

"Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adl pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara. 

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Antara

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...