RI Butuh Rp 3.500 Triliun untuk Transisi Energi, Dari Mana Dananya?
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengatakan kebutuhan pendanaan untuk mendukung program transisi energi di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 3.500 triliun. Transisi energi dibuthkan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
“Jadi kita hitung, sedangkan untuk kebutuhan National Determined Contribution (NDC) sampai 2030 kalau dihitung per tahun diprediksi butuh Rp 300 triliun,” ujar Adi dalam acara BCA Indonesia Knowledge Forum 2023 di Jakarta, Selasa (10/10).
Adi mengatakan, Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyediakan sekitar 5% dari dana transisi energi tersebut. Sementara sisanya masih membutuhkan dukungan dari swasta.
“Jadi artinya tanpa sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, program transisi energi dan dekarbonisasi ini akan sulit untuk kita realisasikan,” kata dia.
Adi mengatakan, semua sektor baik dari pemerintah, industri, hingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam mendukung transisi energi karena ancaman perubahan iklim sangat nyata. Dia mencontohkan Indonesia saat ini sudah merasakan kebakaran hutan yang berlangsung hingga berhari-hari. Menurut dia, lebih dari 80% bencana alam di Indonesia itu secara langsung tidak langsung terjadi akibat adanya perubahan iklim.
“Kita lihat saat ini panasnya sudah luar biasa, dan saat ini kebakaran hutan bisa terjadi hingga berhari-hari. Jadi awarness kita harus ditingkatkan karena ada potensi bencana yang luar biasa dari perubahan iklim,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kebutuhan dana transisi energi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) mencapai US$ 29,4 triliun atau sekitar Rp 448 kuadriliun.
Jokowi menyebut besaran modal tersebut dapat diperoleh lewat skema pembiayaan yang inovatif melalui kemitraan yang menguntungkan dan berkelanjutan.
“Pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif, ASEAN membutuhkan US$ 2,94 triliun untuk transisi energi,” kata Jokowi saat membuka forum ASEAN Indo-Pacific Forum di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa (5/9).
Jokowi juga mendorong anggota negara ASEAN untuk aktif dalam kegiatan hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Menurutnya, dua strategi itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN.
"Ekonomi ASEAN akan tumbuh lebih kokoh melalui hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem EV adalah contoh konkrit membangun rantai pasok kawasan,” ujar Jokowi.
Proyeksi kebutuhan dana untuk transisi energi ini berdasarkan riset lembaga International Renewable Energy Agency (IRENA). Kebutuhan dana itu untuk melaksanakan transisi energi ASEAN hingga 2050, dengan skenario 1,5 derajat C dengan skema 100 persen energi terbarukan.
"Menurut Laporan IRENA Renewable Energy Outlook for ASEAN, untuk melaksanakan transisi energi, ASEAN membutuhkan pendanaan sebesar US$ 29,4 triliun hingga tahun 2050," ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beberapa waktu lalu.
Arifin mengatakan, dana ini ditujukan untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan, transmisi (nasional dan internasional), distribusi, dan penyimpanan, pasokan biofuel, elektrifikasi (mobil EV dan pengisi daya EV), serta dalam mempertimbangkan perspektif biaya yang lebih luas yang mencakup biaya bahan bakar, pengoperasian dan pemeliharaan.
