Debat Keempat, Timnas AMIN Beri Perhatian Isu Transisi Energi
Membuat ringkasan dengan AI
Menjelang pelaksanaan Debat Capres-Cawapres keempat, kubu pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) melakukan persiapan yang cukup. Isu transisi energi dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara menjadi isu-isu yang mendapat perhatian Timnas AMIN
Amin Subekti, Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, mengatakan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan diskusi dengan tim terkait isu-isu yang akan menjadi topik di Debat Capres-Cawapres keempat pada Minggu, 21 Januari mendatang.
"Persiapannya biasa saja, secara reguler kita melakukan diskusi. Hanya saja karena topiknya besok soal SDA (sumber daya alam), mineral, transisi energi, dan reforma agraria maka diskusinya dikhususkan untuk topik-topik ini," ujar Amin kepada Katadata.co.id.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema debat keempat yang mencakup energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Menurut Amin, beberapa isu yang menjadi perhatian Timnas AMIN adalah soal transisi energi, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT).
Pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025. Namun, hingga akhir 2023 realisasinya baru 13,1%.
"Kita ingin mempercepat supaya sumber-sumber energi terbarukan bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana, dengan memberikan insentif-insentif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan PLN agar lebih cepat mengimplementasikan potensi EBT di Indonesia," kata Amin.
Timnas AMIN juga memberi perhatian pada isu pensiun dini PLTU batu bara. "Terkait dengan percepatan pensiun dini PLTU itu juga menjadi komitmen paslon AMIN, terutama untuk PLTU yang dibangun di tahun 1970-1980-an yang emisinya sangat tinggi. Itu harus digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang lebih ramah lingkungan," kata Amin.
Mantan direktur PLN ini menyatakan Indonesia bisa memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dari domestik maupun luar negeri untuk program pensiun dini PLTU. Salah satunya adalah Just Energy Transition Partnership (JETP). Ia berharap pendanaan luar negeri seperti JETP memberikan persyaratan (terms and conditions) yang menguntungkan bagi pemerintah Indonesia.
"Harapannya semakin banyak pendanaan yang berasal dari non-APBN itu akan lebih baik. Harapannya, kalau kita bisa mendapatkan pendanaan yang berbasis grant (hibah) itu lebih baik daripada yang berbasis pinjaman," tuturnya.
