Pensiun Dini PLTU Tak Akan Efektif, Pemerintah Masih Izinkan PLTU Baru
Pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak akan efektif jika pemerintah masih memberikan izin untuk mengoperasikan PLTU baru captive atau swasta. Program pensiun dini PLTU hanya akan efektif jika tidak ada PLTU baru yang sedang dan akan dibangun di seluruh Indonesia.
Hal itu tercantum dalam Laporan lembaga riset Transisi Bersih “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” yang diluncurkan Rabu (28/2).
Laporan Transisi Bersih juga menyebutkan salah satu standar utama yang harus dipenuhi pada pensiun dini PLTU adalah “koherensi”. Itu artinya, kebijakan satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu atau menafikan.
Dalam konteks transisi energi, salah satu bentuk kebijakan tidak koheren yang cukup ekstrim adalah penutupan dini PLTU, tapi masih ada pembangunan PLTU baru.
"Dua kebijakan ini bertolak belakang dan memiliki efek yang saling meniadakan," ujarnya.
Dia mengatakan, program pensiun dini PLTU hanya akan efektif jika tidak ada PLTU baru yang sedang dan akan dibangun di seluruh Indonesia, di semua industri. Jika masih ada PLTU baru yang akan dibangun maka program penutupan dini menjadi sia-sia.
"Ini sama dengan menguras air kolam sambil memasukkan air baru ke dalam kolam. Semua energi dan usaha akan menjadi sia-sia,” ungkap Abdurrahman.
Alasan PLTU Harus Pensiun Dini
Dia mengatakan, pensiune dini PLTU menjadi strategi penting untuk mengejar komitmen bebas emisi. Indonesia memiliki tiga alasan kuat yang menambah urgensi pensiun dini PLTU yaitu:
1. Kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan.
