Pensiun Dini PLTU Akan Hindari Biaya Kesehatan hingga Rp 3.600 T

Tia Dwitiani Komalasari
1 Mei 2024, 15:40
Seekor kuda mencari makan dengan latar belakang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dibutuhkan investasi s
ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/pras.
Seekor kuda mencari makan dengan latar belakang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS untuk menutup PLTU dengan total kapasitas sebesar 5,5 Giga Watt (GW) dan menggantinya dengan energi terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk ikut meredam dampak perubahan iklim.
Button AI Summarize

Pengakhiran operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dapat menghindari biaya kesehatan hingga US$ 230 miliar atau sekitar Rp 3.680 triliun pada 2050. Pensiun dini PLTU akan mengurangi polusi yang menyebabkan penyakit.

"Dengan skenario yang sejalan dengan Persetujuan Paris atau pembatasan suhu bumi 1,5 derajat Celcius, biaya kesehatan yang dapat dihindari dari pengakhiran operasional PLTU sekitar USD 230 miliar atau sekitar Rp3.680 triliun pada pertengahan abad ini," ujar Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR), Farah Vianda, dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (1/5).

Penghitungan tersebut termaktub dalam laporan IESR berjudul “Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan untuk Transformasi Sektor Ketenagalistrikan Indonesia yang Berkeadilan”. Laporan ini disusun bekerja sama dengan New Climate Institute (NCI) 

Sementara itu berdasarkan skenario yang sejalan dengan target JETP, pengakhiran operasional PLTU batubara akan mampu mengamankan USD 150 miliar atau sekitar Rp 2.400 triliun pada 2050. 

Analis Kebijakan Iklim New Climate Institute, Reena Skribbe, menuturkan bahwa suksesnya transisi energi di Indonesia akan bergantung pada integrasi politik dan kelembagaan ke dalam proses perencanaan menyeluruh. Menurutnya, yang paling penting ialah pengarusutamaan keadilan di semua tingkatan pemerintahan.

Halaman:
Reporter: Rena Laila Wuri
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...