Pemerintah Perlu Dorong Industri Gunakan Truk Listrik, Percepat Netral Karbon
Membuat ringkasan dengan AI
PT Unilever Indonesia Tbk mengusulkan pemerintah agar mendorong penggunaan truk berbasis baterai listrik di dalam negeri. Emiten konsumer berkode UNVR tersebut menilai penggunaan truk berbasis listrik akan mempercepat kebijakan pengurangan karbon di Indonesia.
Director of Sustainability & Corporate Affairs UNVR Nurdiana Darus menargetkan seluruh rantai pasok UNVR dapat mencapai kondisi karbon netral pada 2039. Target tersebut lebih lama dari target karbon netral dalam lingkup operasional pabrik dan penggunaan energi di kawasan pabrik.
"Sekarang konsep kendaraan berbasis listrik atau EV baru didorong pada kendaraan personal dan bus. Kalau konsep EV bisa didorong untuk truk dan kendaraan logistik, itu keren banget untuk pengurangan karbon nasional," kata Nurdiana kepada Katadata.co.id, Rabu (7/8).
Nurdiana menjelaskan, pengurangan karbon di seluruh rantai karbon UNVR disebut sebagai ruang lingkup III. Ruang lingkup III dibagi menjadi dua bagian, yakni distribusi dan penggunaan lahan.
Nurdiana menyampaikan, pencapaian karbon netral di seluruh rantai pasok lebih lama sembilan tahun lantaran UNVR menggunakan lebih dari 3.000 unit truk per hari. Truk tersebut digunakan untuk mendistribusikan produk-produk UNVR ke penjuru negeri.
Oleh karena itu, Nurdiana mencatat pengurangan karbon untuk proses distribusi hanya dapat mencapai 42% pada 2030. Pada tahun yang sama, pengurangan kabron untuk sisi penggunaan lahan hanya mampu berkurang 30,3%.
Nurdiana menjelaskan, lambatnya pengurangan karbon UNVR disebabkan oleh tidak adanya kondisi yang mendukung bagi mitra perseroan mengurangi kabron. Maka dari itu, ia menilai perlu ada perubahan sistemik melalui regulasi pemerintah.
"Dengan adanya dukungan perusahaan lain, stakeholder, dan dorongan pemerintah, kami baru bisa benar-benar membuat satu perubahan sistemik terkait pengurangan karbon di dalam negeri," katanya.
Hasil kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia menunjukkan, sebesar 74,5% emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor industri Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan karena dekarbonisasi yang dilakukan oleh industri di Indonesia masih dalam tahap awal.
Sustainable Business and Net Zero Analyst WRI Indonesia, Nada Zuhaira sebelumnya menilai, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini belum bisa mengintegrasikan penghitungan emisi industri. Pasalnya, sektor industri di Indonesia masih kebingungan dalam mengklaim kontribusinya dalam mereduksi emisi karbon.
“Perkara emisi tersebut dilaporkan kemana juga masih menjadi pertanyaan,” ujarnya.
