Pengetatan Spesifikasi BBM Dapat Tingkatkan Kualitas Udara
Pemerintah mengklaim memiliki solusi untuk meningkatkan standar kualitas bahan bakar minyak (BBM) tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Caranya dengan menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar diesel maupun bensin yang nantinya dapat mengatasi masalah polusi udara perkotaan di Indonesia.
“Yang kita ingin lakukan adalah menyediakan BBM yang berkualitas dengan harga tetap, jadi harganya tidak naik,” ujar Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin dalam diskusi bertema Stakeholder Consultation Meeting Persiapan Pasokan BBM untuk Penerapan Euro4/IV Vehicle Standard di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta (9/8).
Ia mengatakan, pertimbangan tersebut akan menjadi patokan bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menemukan formulasi kebijakan peningkatan kualitas BBM yang tepat. Hal ini penting karena di sisi lain pemerintah perlu menjaga daya beli dan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Kristiyanto mengatakan, ada dua pilihan kebijakan untuk memperbaiki kualitas BBM.
Pertama, pemerintah meningkatkan kemampuan produksi Pertamina melalui penanaman modal negara (PMN). Opsi kedua adalah mengimpor BBM dengan kadar sulfur yang lebih rendah dengan konsekuensi biaya meningkat.
“Kalau Solar mau tetap di harga Rp6.800, harus ada tambahan subsidi dari pemerintah agar masyarakat tetap bisa membeli di harga itu, tapi dengan kualitas yang lebih baik,” kata Kristiyanto.
Dua pilihan ini sesuai dengan tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi dengan menjaga harga BBM dari fluktuasi pasar; alokasi dengan memberikan anggaran untuk tujuan mengurangi dampak buruk lingkungan; dan distribusi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat Meningkatkan Kualitas BBM
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin mengatakan, bila Indonesia konsisten meningkatkan standar bahan bakar menjadi EURO 4 maka pada 2030 bisa mendulang manfaat ekonomi sebesar Rp2.003 triliun.
Hal tersebut berdasarkan perhitungan peningkatan kesehatan dan produktivitas masyarakat serta penghematan BBM. Bahkan, bila dilanjutkan dengan standar EURO 6, manfaat ekonominya bisa meningkat menjadi Rp3.493 triliun.
Ahmad menjelaskan, perhitungan tersebut didapat dari analisa penurunan konsentrasi pencemar udara ambien atau pencemaran di ruang terbuka. Apabila udara semakin baik maka bisa menurunkan angka penyakit terkait pernapasan.
Hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menghemat pengeluaran biaya medis. Peningkatan kesehatan masyarakat juga akan memicu peningkatan produktivitas masyarakat.
“Sementara penghematan BBM diperhitungkan dari pemanfaatan teknologi kendaraan Euro 4 yang secara teknis mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen,” ujar Ahmad dalam lokakarya CSO bertajuk Percepatan Pasokan BBM untuk Euro4/IV Standard: Prasyarat Pengendalian Emisi Kendaraan yang dilaksanakan di Skyline Building, Jakarta (6/8).
Menurut Ahmad, perhitungan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi efek berganda dari peningkatan populasi kendaraan bermotor terhadap intensitas pencemaran udara dalam enam tahun mendatang. Apabila tidak melakukan pencegahan maka pada 2030 konsentrasi pencemaran udara akan meningkat.
Peneliti Senior Institute for Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma menyampaikan, tanpa peningkatan kualitas bahan bakar, polusi udara tahun 2030 yang disebabkan sulfur oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan particulate matter 2,5 dan 10 dapat meningkat sampai 50-70 persen dari kondisi saat ini.
Sementara, penyakit pernapasan pneumonia dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) masing-masing meningkat sebanyak 19 persen dan 7 persen.
Bila ada peningkatan kualitas bahan bakar, maka dampak pencemaran dan penyakit pernapasan dapat dikurangi. Menurutnya, adopsi standar EURO 4 dapat mengurangi penyebaran pencemar udara sebanyak 70 persen, sementara untuk SOx nyaris 100 persen.
“(Pneumonia dan ISPA) akan berkurang sekitar 22 persen dan 8 persen kalau kita beralih ke bahan bakar berstandar tinggi. Tingkat pengurangan akan lebih tinggi kalau sampai adopsi EURO 6,” katanya.
Menurut Julius, upaya ini harus mendapatkan perhatian dari sisi kebijakan fiskal. IESR dan Center for Reform on Economics (CORE) telah mempertimbangkan tiga skenario kebijakan fiskal. Skenario pertama, biaya ditanggung oleh negara yang akan meningkatkan anggaran pemerintah sampai dengan Rp92,2 triliun.
“Skenario kedua, biaya dibebankan ke konsumen, jadi harga BBM akan dinaikkan sesuai peningkatan biaya produksi. Skenario ketiga, ada pembatasan subsidi bagi sebagian pengguna di mana anggarannya dialihkan untuk membiayai peningkatan kualitas BBM,” ujarnya.
Julius mengungkapkan, skenario ketiga sudah diwacanakan oleh pemerintah dengan anggaran subsidi yang dapat dihemat mencapai Rp74,8 triliun – Rp98,3 triliun. Hasil penghematan anggaran nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan transportasi publik.
