Jokowi Soroti Lamanya Proses Bangun PLTP, Janji Pangkas Perizinan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji mempercepat izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Langkah ini bertujuan untuk menarik minat investor dalam membangun PLTP dan mengakselerasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT).

Menurut Jokowi,  investor atau pengusaha PLTP saat ini memerlukan waktu tahunan untuk mengurus izin pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kondisi itu dianggap sebagai penghambat laju pengembangan panas bumi domestik yang memiliki potensi 24 gigawatt (GW).

"Banyak investor yang mencari energi hijau. Tapi kok tidak berjalan cepat? ternyata proses perizinan sampai memulai konstruksi awal bisa sampai 5-6 tahun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center pada Rabu (18/9).

Jokowi mengatakan pemerintah baru sanggup memanfaatkan 11% potensi panas bumi yang ada saat ini. Dia pun mengakui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi beragam tantangan di masa transisi menuju ekonomi hijau.

Tantangan yang menjadi hambatan yakni keterjangkauan harga listrik EBT yang cenderung lebih tinggi dari harga setrum yang dihasilkan dari pembangkit listrik fosil. Rintangan lain yang perlu dihadapi yakni menjamin akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap teknologi dan manfaat dari transisi hijau.

Selain itu, akses teknologi yang kurang terbuka bagi negara berkembang turut menghambat proses transisi hijau di Indonesia. "Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri yang berkaitan dengan keuntungan. Namun inilah yang harus dipikirkan bersama," ujar Jokowi.

Di hadapan para hadirin, Jokowi menyebut energi panas bumi punya keunggulan dibandingkan jenis-jenis energi hijau lainnya. Keunggulan ini meliputi kestabilan energi karena panas bumi tidak bergantung pada fluktuasi musim atau kondisi cuaca.

Panas bumi juga tidak terpengaruh oleh perubahan musim atau cuaca, berbeda dengan energi terbarukan lain seperti tenaga surya atau angin, yang cenderung bergantung pada kondisi cuaca.

"Tapi kalau nunggu memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun, kalau saya gak kuat. Meskipun banyak yang menyampaikan saya ini penyabar, tapi untuk nunggu 6 tahun, tidak kuat," kata Jokowi.

Pada kesempatan serupa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana untuk mengubah ketentuan terkait pengembangan PLTP.

Dia mengatakan saat ini para investor panas bumi saat ini harus mengurus dokumen Rencana Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) 3 tahun dan kajian analisis dampak lingkungan atau Amdal selama 2-3 tahun.

Selain itu, para investor PLTP harus lebih dulu melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan dan menilai potensi sumber daya sebelum membangun kontruksi PLTP. "Jadi untuk bisa mulai kontruksi awal itu baru bisa jalan di tahun ke-6. Ini lebih dari waktu satu periode presiden," kata Bahlil.

Bahlil pun berupaya memangkas syarat dan waktu yang diperlukan untuk mendorong investor agar lebih cepat berinvestasi. Langkah ini diharap dapat mengurangi keraguan investor dan mempercepat proses investasi.

"Saya sudah melapor ke Presiden Jokowi dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, kami akan melakukan reformasi dalam melakukan percepatan," kata Bahlil.

Selain itu, kendala keterbatasan jaringan juga menjadi hambatan bagi percepatan bauran instalasi listrik PLTP. Bahlil mencontohkan ada PLTP berkapasitas 350 megawatt (MW) di Bengkulu yang terkendala akses transmisi listrik. "Padahal demand dan supply listrik sudah ada," ujar Bahlil.

Ketua Umum Golkar itu juga menyorori sikap Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang cenderung enggan untuk membeli listrik hijau dari para pengusaha PLTP karena harga listrik panas bumi yang cenderung lebih mahal.

"Harga jual mereka rerata 8-10 tahun balik modal. Jika kontraknya 30 tahun, maka 20 tahun bisa panen," kata Bahlil.