Pemerintahan Prabowo Didesak Terapkan Disinsentif untuk Industri Batu Bara

Image title
14 Oktober 2024, 10:23
Foto udara alat berat memuat batu bara di tempat penampungan batu bara, tepi Sungai Batanghari, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (20/6/2024).
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
Foto udara alat berat memuat batu bara di tempat penampungan batu bara, tepi Sungai Batanghari, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (20/6/2024).
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Yayasan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) menilai aksi korporasi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara menuju ke energi bersih dan terbarukan harus didukung oleh pemerintahan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah juga didesak untuk memberikan disinsentif bagi industri batu bara untuk mempercepat transisi energi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia, Tata Mustaya, mengatakan pemerintah harus merancang kebijakan fiskal untuk mengakselerasi transisi energi. Caranya dengan menerapkan insentif untuk pengembangan energi bersih dan terbarukan seperti tax holiday. 

"Tanpa kebijakan fiskal yang memberikan sinyal jelas bagi transisi energi dalam lima tahun ke depan, investor dan publik tidak memiliki kepastian untuk betul-betul beralih ke energi terbarukan," ujar Tata dalam keterangan, Senin (14/10).

Tata mengatakan, pemerintah juga diminta untuk menerapkan disinsentif bagi industri batu bara seperti pajak produksi batu bara, pajak karbon, serta kenaikan royalti. Hal ini diharapkan bisa menjadi dorongan untuk industri tambang bisa segera menambah porsi bisnis di non-batu bara.

Menurutnya, penerapan pajak produksi batu bara melalui peningkatan royalti batu bara secara signifikan akan mempercepat perpindahan investasi dan pembiayaan dari industri batu bara ke energi terbarukan.

"Pada saat bersamaan, dalam jangka pendek, peningkatan royalti akan meningkatkan pendapatan negara di tengah tekanan fiskal yang akan dihadapi Pemerintahan Prabowo di tahun pertama pemerintahannya," ujarnya.

Tata mengatakan Pemerintahan Prabowo diminta fokus pada pencapaian bauran energi terbarukan sebesar 17-19% pada 2025. Apabila angka 19% tersebut tidak bisa tercapai, walau sudah dikurangi dari target sebelumnya 25%, maka komitmen kontribusi Indonesia dalam perjanjian iklim internasional mencapai 1,5 derajat bisa mendapat sorotan tajam dari warga dunia.

“Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh keberhasilan transisi energi ke energi terbarukan di era Pemerintahan Prabowo untuk menciptakan ketahanan energi dan akses energi yang inklusif, serta kontribusi Indonesia terhadap usaha global untuk memitigasi krisis iklim,” ujarnya.

Reporter: Djati Waluyo

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...