Bahlil Sebut Penggunaan Energi Hijau untuk Rumah Tangga Bisa Bebani Subsidi

Ringkasan
- Deutsche Bank memangkas 3.500 karyawan (sekitar 4% dari tenaga kerja global) sebagai bagian dari rencana pengurangan biaya sebesar €2,5 miliar pada tahun 2025.
- Pemutusan hubungan kerja ini terutama akan berdampak pada fungsi back office, didorong oleh otomatisasi dan alur kerja yang disederhanakan.
- Pengumuman ini mengikuti tren global pemutusan hubungan kerja di sektor perbankan, didorong oleh upaya penghematan biaya dan kekhawatiran tentang dampak kemajuan teknologi pada lapangan kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan energi baru terbarukan (EBT) atau energi hijau lebih cocok untuk digunakan bagi industri jika dibandingkan untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga.
Menurut Bahlil, energi hijau cocok untuk membiayai industri yang melahirkan produk sehingga harganya kompetitif di pasar global. Namun, penggunaan energi hijau untuk konsumsi rumah tangga bisa membebani konsumsi rakyat atau subsidi pemerintah.
"Green energy ini kalau kita pakai hanya semata-mata kepentingan konsumsi rumah tangga, maka saya pastikan akan terjadi over cost. Over cost itu ada dua, membebani konsumsi rakyat atau subsidi pemerintah," ujarnya saat menghadiri acara bertajuk, “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru” di Jakarta, Kamis, di Jakarta, Kamis (30/1).
Menurt Bahlil, hal itu karena listrik yang bersumber dari EBT saat ini masih cukup mahal jika dibandingkan dengan pembangkit fosil. Dengan begitu, ia menilai pemanfaatan listrik yang bersumber dari EBT untuk konsumsi rumah tangga hanya akan membebani pengeluaran masyarakat dan pemerintah melalui subsidi.
Menurut Bahlil, keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement membuat Indonesia dilema dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). Komitmen negara-negara di dunia untuk mengembangkan energi baru terbarukan berangkat dari komitmen Paris Agreement.
Sebagai konsensus dari Paris Agreement tersebut, hampir semua lembaga keuangan dunia mau membiayai proyek energi hijau. Hal ini mendorong Indonesia mengikuti konsensus bersama tersebut.
Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai inisiator dari Paris Agreement justru menyatakan mundur setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden. “Engkau (AS) yang memulai, tetapi engkau (AS) juga yang mengakhiri,” kata dia.
Menurut Bahlil, apabila inisiator dari Paris Agreement saja mundur, terdapat keraguan bagi Indonesia untuk melanjutkan komitmennya terhadap perjanjian tersebut.
“Yang membuat ketidakpastian ini salah satu di antaranya adalah dinamika politik global. Paris Agreement ini kan merupakan konsensus global, kita dipaksa untuk mengikuti itu, padahal baseline yang kita punya tidak sebaik mereka, negara-negara G7 tersebut,” kata Bahlil.
Ia menyoroti tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan apabila dibandingkan dengan menggunakan energi fosil di Indonesia. Indonesia mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia dengan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Paris Agreement dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek EBT.
“Kita jangan sampai terjebak. Makanya kita harus hitung dengan baik. Ini (pengembangan energi baru dan terbarukan) antara gas dan rem, seperti mengelola COVID-19,” ucap Bahlil.
Meskipun demikian, untuk saat ini, Bahlil menyatakan Indonesia masih berkomitmen mengembangkan energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kualitas udara.
“Saya pikir, ada bagusnya juga untuk tetap kita memakai energi baru-terbarukan sebagai konsensus pertanggungjawaban kita sebagai makhluk sosial, untuk mengamankan udara kita,” ucap dia.