SUSTAIN Rekomendasikan 4 Kebijakan Pendukung Energi Surya ke Menkeu Purbaya

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengajukan empat rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengurangi subsidi listrik dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.

"Menteri Keuangan Purbaya ingin mengembangkan listrik tenaga surya untuk mengurangi subsidi energi, ini merupakan hal yang positif, yang sejalan dengan agenda mendesak dekarbonisasi di sektor energi, khususnya kelistrikan," ujar Tata Mutasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, dalam keterangan tertulis, Senin (22/9).

Menurut Tata, pengurangan subsidi listrik hanya bisa dilakukan jika biaya pembangkitan listrik tenaga surya bisa diturunkan di bawah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Saat ini 60% listrik nasional dipasok dari PLTU.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi energi 2024 mencapai Rp 177,62 triliun, naik 8,1% dari tahun 2023. Porsi subsidi listrik menjadi yang terbesar kedua dengan persentase 42,7% atau Rp 75,8 triliun.

Subsidi listrik terus meningkat setiap tahun. Anggaran subsidi listrik 2024 naik 10,4% dari tahun sebelumnya.

Tata mengatakan, demi anggaran negara yang sehat dan untuk mencapai target nol emisi pada 2050, porsi energi terbarukan perlu diperbesar secara signifikan. Hal ini sejalan dengan dokumen kelistrikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Energi surya menjadi salah satu rencana pengembangan. Sayangnya, akselerasi pengembangan baru akan dilakukan setelah 2029.

Menurut SUSTAIN, penggunaan tenaga surya di Indonersia bisa menurunkan subsidi energi seperti target Kementerian Keuangan jika harga listriknya murah (low cost). Karena itu, SUSTAIN merekomendasikan empat kebijakan berikut ini:

1. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memberikan insentif untuk PLTS baik untuk industri, bisnis, maupun rumah tangga. "Insentif terbukti sebagai kunci dari keberhasilan pemerintah mendorong kendaraan listrik (electric vehicles/EV) sehingga pasarnya lebih menarik bagi produsen dan konsumen," ujar Tata.

Data PwC menunjukkan porsi kendaraan listrik dari total penjualan kendaraan penumpang di Indonesia meningkat dari 9% pada 2023 menjadi 15% pada 2024. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 29% pada 2030.

2 Kemenkeu bersama Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus mendorong penggunaan listrik PLTS secara masif di daerah-daerah untuk mencapai skala keekonomian dan menurunkan biaya. Saat ini baru dua provinsi yang sudah memiliki regulasi daerah untuk pengembangan surya, yakni Bali dan Jakarta.

Tata menilai laju realisasi kapasitas terpasang energi surya relatif lambat dalam lima tahun terakhir. Sejak 2019 hingga 2024, penambahan kapasitas terpasang PLTS hanya 763,8 MW. Padahal, energi surya didorong untuk memasuki orde Gigawatt sejak beberapa tahun lalu.

"Untuk lebih memajukan inisiatif penggunaan energi surya di daerah, pemerintah dan PLN harus membuat kebijakan yang mendorong daerah untuk menggunakan energi surya," kata Tata.

3. SUSTAIN menyarankan Kemenkeu bersama pengambil kebijakan lainnya membuat paket kebijakan di mana penggunaan listrik tenaga surya terhubung dengan industri manufaktur. Misalnya, industri pembuatan panel surya dan baterai.

Untuk mendorong industri pembuatan panel surya dan baterai di dalam negeri, pemerintah perlu menarik investasi atau menggeser alokasi investasi yang tersedia saat ini. Investasi itu difokuskan pada pengembangan industri rantai pasok energi surya. Menurut catatan SUSTAIN, salah satu sumber pendanaan yang bisa difokuskan untuk pengembangan energi surya adalah melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) yang disalurkan pemerintah Cina.

Total investasi energi Cina melalui skema BRI mencapai US$ 900 juta pada 2023. Sekitar 43,75% untuk batu bara dan 56,25% untuk energi terbarukan.

"Dengan menggeser peruntukan dana BRI pada sektor energi seluruhnya untuk energi terbarukan, pemerintah bisa mendapatkan pendanaan sekitar Rp 14,4 triliun per tahun untuk mendorong pertumbuhan industri pembuatan panel surya dan baterai di dalam negeri," kata Tata.

Ia menambahkan, dengan membangun industri manufaktur lokal untuk energi surya, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terutama green jobs akan meningkat. Menurut RUPTL 2025-2034, proyek PLTS di Indonesia akan menciptakan 348.057 peluang tenaga kerja.

4. Pemerintah bersama Kementerian ESDM dan PLN harus segera memulai pembangunan smart grid yang memerlukan pembiayaan US$ 19,6 miliar atau Rp 325,08 triliun. Pendanaan ini bisa didapatkan dari kenaikan pungutan produksi batu bara.

"Grid merupakan kunci bagi pembangunan energi surya secara masif," ujar Tata.