RI Lambat Perbarui Target Emisi, Kredibilitas Mitigasi Iklim Dipertanyakan

Image title
7 Oktober 2025, 10:50
krisis iklim, dokumen sndc, mitigasi iklim
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/rwa.
Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi simpatik krisis iklim dan percepatan transisi energi di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/8/2024). Aksi oleh mahasiswa dari berbagai daerah tersebut meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, mendorong energi terbarukan di kalangan komunitas dan menghentikan ketergantungan terhadap energi kotor.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah gagal memenuhi tenggat waktu pengajuan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 2025. Keterlambatan ini dinilai sebagai bentuk ketertinggalan Indonesia dalam menyusun strategi mitigasi krisis iklim, meski Perjanjian Paris sudah disepakat sejak satu dekade lalu.

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan keterlambatan tersebut mencederai kredibilitas Indonesia sebagai negara yang mengklaim serius dalam penanganan krisis iklim. Kegagalan tersebut, menurut dia, juga menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan arah dalam perencanaan mitigasi iklim.

“Hal ini juga diperkuat dengan ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) 40/2025 terkait Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang masih mengakomodir ekspansi energi fosil hingga 2060,”  ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (7/10).

Desakan agar pemerintah segera memperbarui komitmen iklim juga disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad. Ia meminta agar dokumen SNDC diterbitkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil.

“Dokumen tersebut bukan hanya sebagai dokumen global, tetapi juga menjadi tonggak penguatan arah pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan iklim,” kata Nadia.

Laporan “A Decade of National Climate Action: Stocktake and the Road Ahead” oleh Deep Decarbonization Pathways (DDP) juga menilai Indonesia termasuk negara yang lambat dalam aksi iklim. Pemerintah disebut masih tertinggal dalam menerjemahkan strategi jangka panjang menjadi kebijakan konkret lintas sektor dan belum mampu mengatasi hambatan sosial-ekonomi transisi energi.

Direktur DDP Initiative Henri Waisman mengatakan, banyak negara telah lebih maju dalam merombak tata kelola iklim dan mempercepat transformasi teknologi.

“Jika kita ingin mencapai target Perjanjian Paris, dekade berikutnya harus menjadi periode untuk memperbesar skala upaya, menghadapi tantangan sosial dan industri, serta memastikan bahwa ambisi secara konsisten diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang efektif,” ujar Henri.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nuzulia Nur Rahmah
Editor: Agustiyanti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...