Prabowo Targetkan Bangun 100 GW PLTS, Insentif dan Dukungan Regulasi Jadi Kunci

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai kebijakan Presiden Prabowo untuk mencapai 100% energi terbarukan pada 2035 perlu segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan lima kebijakan konkret dalam empat tahun ke depan. 

Terbaru, Prabowo menyampaikan ambisi untuk membangun 100 GW energi surya, sebagian besar akan dibangun di tingkat desa. Energi surya juga dilihat sebagai opsi paling memungkinkan oleh Menteri Keuangan Purbaya demi mengurangi beban subsidi listrik, yang mencapai Rp75,8 triliun di tahun 2024. Ini 10,4% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya mengatakan, tahun pertama merupakan tahun visi yang memuat ambisi Prabowo mengenai transisi energi, seperti energi surya 100 GW. Dalam empat tahun ke depan, ambisi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dengan kebijakan dan kerja lintas Kementerian. 

“Visi 100 GW energi surya sangat mungkin dilaksanakan, misalnya, setiap desa akan memerlukan 1,5 hektar untuk membangun energi surya di mana tanahnya masih bisa digunakan untuk pertanian atau agrovoltaic. Dalam empat tahun ke depan, paling tidak ada dua provinsi kunci harus menjadi pusat energi surya,” ujar Tata Mustasya dalam pernyataan resmi, Senin (20/10).

Dalam dokumen kelistrikan nasional (RUPTL 2025-2034), energi surya akan menjadi satu energi terbarukan yang akan dikembangkan paling masif. Namun, pengembangan energi surya dengan target 17,1 GW tersebut akan diakselerasi setelah 2029. 

Tata menyebutkan, pengembangan surya harus dipercepat dengan ambisi 100 GW. Sebagai perbandingan, Tata melihat, industri mobil listrik (EV) berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan, beberapa manufaktur EV global sedang berproses membangun pabrik. 

“Melihat EV, dengan insentif yang tepat, ternyata pasar dan industrinya berkembang cepat. Dengan insentif, industri dan konsumen merespons dan mempercepat transisi energi,” jelas Tata. 

Sementara untuk mencapai ambisi 100 GW, kata Tata, Pemerintahan Prabowo harus menerapkan lima kebijakan. Pertama, kebijakan dan insentif untuk mendorong agar harga energi surya lebih rendah dari energi batu bara, antara lain dengan mencapai skala keekonomian. 

Sebagai contoh, dukungan kepada PLTSa baru-baru ini diberikan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Beberapa  kemudahan untuk menarik investor, seperti peniadaan ketentuan denda atau penalti dan beban tipping fee, penyediaan lahan oleh pemerintah daerah tanpa biaya, hingga pembelian listrik dari PLTSa oleh PLN mencapai USD 20 sen/kWh, juga diberikan. 

Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara ambisi Prabowo dengan kebijakan sektor energi yang baru-baru ini disahkan, seperti KEN, RUKN, dan RUPTL, yang saat ini belum sejalan.

Kedua, pembagian peran yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian. Ketiga, perbaikan tata kelola juga merupakan kunci untuk mewujudkan 100 GW tenaga surya. Keempat, pengembangan industri rantai pasok panel surya agar 100 GW tenaga surya berdampak secara optimal bagi penciptaan lapangan kerja. 

Serta kelima, pendanaan untuk pembangkit surya, Tata menyebutkan, tidak bisa mengandalkan APBN saat ini, tetapi memerlukan sumber pendanaan inovatif. Salah satu sumber pendanaan inovatif misalnya lewat peningkatan pungutan produksi batu bara. 

Keuntungan industri batu bara berada di atas normal (supernormal profit) dan bernilai ribuan triliun. Kajian SUSTAIN menunjukkan bahwa dengan menaikkan pungutan produksi batu bara negara akan memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp 84,55 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun. 

“Dana ini bisa untuk memulai pembangunan pembangkit surya 100 GW. Dan ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Menurut RUPTL 2025-2034, proyek PLTS sebesar 17 GW saja bisa menciptakan 348,057 peluang tenaga kerja,” tegas Tata.