Indonesia, Vietnam, dan Filipina Berpotensi Topang Pasar Energi Bersih di ASEAN

Riset terbaru dari lembaga think tank EMBER menyebut Vietnam, Filipina, dan Indonesia berpotensi menjadi penopang masa depan energi bersih ASEAN. Ketiga negara itu menyumbang hampir 60% dari permintaan dan emisi energi ASEAN, serta cepat bertransformasi dari ekonomi yang bergantung pada batu bara dan intensif emisi menjadi pusat-pusat investasi energi terbarukan yang sedang berkembang.

Pada 2030, Vietnam, Filipina, dan Indonesia masing-masing menargetkan energi terbarukan yang mencakup lebih dari separuh kapasitas terpasang mereka. EMBER menilai hal ini merupakan salah satu komitmen paling berani di ASEAN.

Vietnam telah menetapkan target 73 gigawatt (GW) energi surya, Filipina 14 GW, dan Indonesia 13 GW. Namun, mengubah ambisi ini menjadi kemajuan yang dapat ditindaklanjuti bergantung pada upaya mengatasi hambatan yang terus-menerus dan menciptakan lingkungan yang stabil dan ramah investasi.

Pada 2024, Indonesia, Vietnam, dan Filipina menarik investasi energi bersih sebesar US$ 4,6 miliar (Rp 76,47 triliun), meningkat US$ 1,1 miliar (Rp 18,29 triliun) dari 2023. Namun, kerangka kebijakan yang lebih kuat dan reformasi yang tegas dapat mengurangi risiko dan menarik investasi swasta jangka panjang.

"Asia Tenggara sedang berupaya keras untuk membangun kawasan yang terintegrasi, kompetitif, dan tangguh – dan energi merupakan inti dari transformasi ini," kata Dinita Setyawati, Analis Energi Senior EMBER, dalam riset "From Emission Intensive to Investment Hot Spot: Championing Renewables in 3 ASEAN Economies", Selasa (2/12).

Ia menyebut upaya mempercepat penerapan energi bersih membutuhkan tata kelola regional yang lebih kuat, perencanaan yang harmonis, dan strategi ketahanan yang terkoordinasi. "Reformasi yang berani sangat penting untuk menempatkan energi terbarukan di garda terdepan ketahanan energi kawasan ini," ujar Dinita.

Langkah Vietnam untuk mengaktifkan perjanjian pembelian daya langsung dapat menggandakan pangsa listrik terbarukan, menawarkan jalur yang jelas bagi produsen dan pembeli menuju energi yang lebih bersih, serta menciptakan aliran pendapatan baru. Dinita menyebut pasar listrik Vietnam secara bertahap diliberalisasi, dengan kebijakan yang mengundang partisipasi swasta dan asing serta membuka peluang bagi model pembiayaan campuran.

Serupa dengan itu, Filipina terus memperjuangkan keterbukaan pasar. "Filipina telah menghapus pembatasan kepemilikan asing di sektor terbarukan dan memperkenalkan mekanisme kompetitif untuk pengadaan energi, seperti Lelang Energi Hijau, yang mengintegrasikan solusi penyimpanan dan menyederhanakan pelaksanaan proyek melalui platform perizinan digital," tuturnya.

Di sisi lain, Indonesia sedang memajukan kerangka regulasi dengan ketentuan pembagian risiko dalam perjanjian pembelian daya, model kepemilikan baru, dan kebijakan yang memberikan nilai pada kredit karbon dan atribut lingkungan lainnya. Inovasi kebijakan dan kejelasan regulasi sangat diperlukan jika Indonesia ingin membuka potensi surya dan angin yang melimpah serta mempertahankan momentum dalam investasi asing.

"Teknologi dan pembiayaan akan terus membentuk laba bersih. Proyek penyimpanan baterai di Indonesia telah mendorong tingkat pengembalian internal proyek surya dari 14% menjadi 23%," kata Dini. Sementara itu, strategi serupa di Vietnam dan Filipina menghasilkan pengembalian yang kompetitif dan mendukung keandalan jaringan.

Kelayakan Finansial Proyek Energi Bersih Masih Sensitif terhadap Tarif Listrik

Meskipun demikian, kelayakan finansial proyek di ketiga pasar tetap sangat sensitif terhadap tarif listrik dan biaya modal awal; variasi 10% dapat menggeser pengembalian proyek hingga 45 poin persentase (pp). Nilai tukar, fluktuasi peralatan, dan penundaan perizinan yang terus-menerus menimbulkan risiko berkelanjutan. Mengatasinya melalui koherensi regulasi yang lebih lanjut dan inovasi keuangan akan membantu negara-negara tersebut menarik lebih banyak investasi.

Menurut EMBER, transisi energi ASEAN bergantung pada penguatan kebijakan yang stabil dan terprediksi seputar tarif, alokasi risiko, dan desain lelang. Selain itu, perlu percepatan persetujuan dan integrasi jaringan; dukungan terhadap proyek hibrida dan penyimpanan dengan sinyal pasar yang tepat; serta perluasan akses investasi yang cepat melalui pembiayaan campuran dan mata uang lokal.

"Vietnam, Filipina, dan Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan kepemimpinan dalam hal ini," tuturnya.

Dengan memperkuat eksekusi, fleksibilitas pasar, dan kepercayaan investor, ketiga negara dapat mempercepat langkah menuju kepemimpinan energi bersih di ASEAN. Dengan fondasi pasar yang tepat dan semangat reformasi yang berani dan terkoordinasi, Vietnam, Filipina, dan Indonesia dapat membuka akses modal swasta dan publik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, mempercepat dekarbonisasi di seluruh kawasan, dan mewujudkan masa depan energi yang tangguh dan kompetitif di tahun-tahun mendatang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, mengatakan Indonesia terus mendorong transisi energi bersih dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya alam yang tersedia. Ia menilai sektor energi memiliki potensi besar untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga upaya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan juga berfokus pada sektor captive, pengembangan sistem penyimpanan, biofuel, efisiensi energi, dan investasi energi bersih selain sektor on-grid.

CEO WEnergy Global Pte Ltd, Atem S. Ramsundersingh, menyebut Asia Tenggara memiliki ambisi energi terbarukan, tetapi sistemnya belum memadai. "Peluang bernilai triliunan dolar ini terhambat oleh birokrasi yang sirkular, perizinan yang ketinggalan zaman, dan infrastruktur jaringan listrik yang terabaikan," kata Atem.

Karena itu, ia berharap ada reformasi tata kelola yang cerdas dan eksekusi yang tegas, sehingga target megawatt akan berarti, ketahanan energi akan tercapai, dan investasi asing akan mengalir ke kawasan ini.