Transisi energi adalah strategi menyeluruh untuk ketahanan ekonomi dan industri, bukan sekadar mengganti fosil dengan energi terbarukan, seperti yang dipelajari dari Tiongkok.
Target 100 GW PLTS per desa menghadapi tantangan lahan, menuntut perbaikan Kebijakan Energi dalam RUEN agar tidak mengabaikan keragaman sosial dan ekologi.
Transisi energi di Indonesia melalui proyek energi terbarukan justru menuai kritik karena mengulang pola ketidakadilan dan mengorbankan masyarakat desa, mirip dengan era energi fosil.
Pemerintah tingkatkan mandatori biodiesel ke B50 pada 2026, namun ekspansi biofuel berisiko picu tekanan pada lahan, pangan, dan hutan tanpa pendekatan terintegrasi.
Program B50 adalah langkah strategis Indonesia sebagai pelopor dunia untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang fluktuatif.
Meta Platforms memutuskan keluar dari komitmen global penggunaan energi terbarukan 100% (RE100). Langkah itu diambil di tengah lonjakan kebutuhan listrik untuk mendukung ekspansi kecerdasan buatan.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan biodiesel B50 untuk tingkatkan serapan minyak sawit dan kurangi impor solar, namun tantangan kesejahteraan petani masih mengemuka.
Net Zero Emission (NZE) tidak hanya dicapai melalui penggunaan energi terbarukan. Dalam hal ini, Telkom mengubah infrastrukturnya menjadi mesin dekarbonisasi melalui pengembangan green data center.
Potensi energi angin Indonesia, baik di darat maupun di laut, terlalu besar untuk terus ditempatkan sebagai pelengkap kecil dalam bauran energi nasional.
Koperasi, terutama Koperasi Desa Merah Putih, memegang peran strategis dalam program 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menyediakan akses listrik murah dan dorong ekonomi desa.
Selain dari Indonesia, terdapat dua proyek pengiriman listrik rendah karbon jalur kabel bawah laut yang diprospek Singapura yaitu dari Kamboja dan Australia.
Enam proyek di Indonesia mendapat izin bersyarat dari Singapura. Proyek digarap oleh perusahaan/joint venture milik konglomerat RI, perusahaan investasi Singapura, perusahaan migas asing, BUMN Cina.