Manfaat Besar Energi Panas Bumi: Emisi Rendah, Ekonomi Daerah Terangkat

Pemerintah menegaskan panas bumi merupakan salah satu sumber energi bersih paling potensial untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Koordinator Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Energi Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rony Chandra Harahap, mengatakan panas bumi memiliki keunggulan unik dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya.

Pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi 24 jam sepanjang tahun, tidak seperti energi surya atau tenaga air yang bergantung pada kondisi cuaca dan musim.

“Selain itu emisinya sangat rendah, hanya sekitar 62,9 gram CO2e per kilowatt jam, jauh lebih kecil dibandingkan PLTU batu bara yang mencapai 998 gram CO2e per kilowatt jam,” ujar Rony dalam Brown to Green Conference, Selasa (2/12).

Selain ramah lingkungan, kebutuhan lahan untuk panas bumi juga relatif kecil, yakni 0,6–1 hektare per megawatt (MW), dengan masa operasi pembangkit yang bisa mencapai 35–40 tahun.

Rony juga mengatakan panas bumi tidak hanya menjadi energi bersih, tetapi juga memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat di daerah pengembangannya.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kontribusinya disebut telah mencapai lebih dari Rp 21 triliun, termasuk bonus produksi lebih dari Rp 1 triliun yang langsung mengalir ke pemerintah daerah.

“Dengan kata lain, panas bumi adalah energi bersih yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rony.

Rony menjelaskan bahwa panas bumi dapat digunakan bukan hanya untuk listrik, tetapi juga pemanfaatan langsung (direct use) dengan rentang temperatur 80–180°C yang dapat diaplikasikan di banyak sektor:

• Pertanian: pengeringan hasil panen, pemanas rumah kaca, dan pengolahan pascapanen
• Pangan: menekan biaya energi, meningkatkan kualitas produk
• Industri: menggantikan boiler berbasis fosil untuk proses pemanasan
• Digital: pendinginan pusat data (geothermal cooling) untuk menurunkan beban listrik

Tantangan dan Upaya Pemerintah Mengembangkan Panas Bumi

Rony mengakui, pengembangan energi panas bumi masih menghadapi hambatan seperti perizinan, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat lokal.

Untuk itu, pemerintah menempuh berbagai langkah seperti mempercepat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), peningkatan proyek panas bumi sebagai proyek strategis nasional, serta pelaksanaan government drilling untuk menurunkan risiko eksplorasi. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan melalui berbagai mekanisme seperti Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Geo Dipa Energi (GDE).

“Kami juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal untuk memperbaiki ekonomi proyek, termasuk usulan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tubuh bumi, dan rasionalisasi kewajiban keuangan,” ujar Rony.