Menko Baru Bahlil Diminta Kebut Transisi Energi, Rangkap Jabatan Jadi Sorotan

Urusan hilirisasi dan transisi energi kini berada di satu naungan lembaga baru, Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Kehadiran lembaga ini akan menentukan bagaimana kedua agenda tersebut berkembang, membawa kemajuan atau justru menimbulkan persoalan.

Menurut Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, pembentukan struktur baru itu mestinya tidak diperlukan. Sebab, baik agenda hilirisasi dan transisi energi sudah ditangani oleh kementerian teknis. 

“Antar kementerian harusnya sudah bisa terkoordinasi dengan baik, kalau tiap menterinya memang punya kecakapan,” kata Iqbal kepada Katadata, Jumat (2/10).

Dia turut menyoroti penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator, merangkap jabatan lamanya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Iqbal, posisi tersebut rentan menyebabkan konflik kepentingan. 

“Fungsi koordinasi dan pengawasan lintas sektor melemah ketika pejabat yang sama menjadi regulator teknis, sekaligus pengawas dirinya sendiri,” ujarnya. 

Selain dari aspek kelembagaan, Iqbal juga menyampaikan kekhawatiran penggabungan dua isu itu akan menciptakan dominasi energi fosil, ketika transisi energi dipaksa melayani pasokan listrik untuk proyek-proyek ekstraktif. 

Menurutnya, transisi energi harus difokuskan pada solusi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan percepatan energi terbarukan yang adil. “Bukan sekadar stempel hijau atau greenwashing untuk ekspansi industri ekstraktif,” ucapnya. 

Dia kemudian menyinggung temuan para lembaga riset, termasuk Energy Shift Institute (ESI), yang menunjukkan bahwa produk olahan nikel Indonesia masih sangat dangkal, meski hilirisasi sudah diagendakan. 

Mengutip analisis ESI berjudul ‘Dominasi tanpa Kedalaman: Adidaya peleburan yang mengimpor logamnya sendiri’, Indonesia telah membangun dominasi pada dasar rantai nilai nikel, tapi belum memperdalam industri turunannya.

Hampir seluruh kapasitas industri baja nirkarat masih berada di hulu dan sebagian besar ditujukan untuk ekspor. Sementara, Indonesia akan kembali mengimpornya dalam bentuk barang jadi. Begitu juga dalam konteks rantai pasok baterai.

“Tanpa ekspansi ke manufaktur hilir, Indonesia hanya menanggung daya rusak lingkungan dan limbah pertambangan, sementara nilai tambah utama dinikmati negara lain,” kata Iqbal.

Harus Segera Rampungkan Agenda Transisi Energi

Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pembentukan kementerian koordinator baru ini menggambarkan keseriusan pemerintah untuk melakukan agenda hilirisasi dan transisi energi. Namun, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan melalui lembaga tersebut. 

“IESR harap, kementerian koordinator ini bisa mempercepat agenda-agenda transisi energi yang selama ini mandek,” kata dia. 

Agenda yang mandek misalnya, penyusunan regulasi seperti peraturan presiden tentang 100 GWp pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kemudian investasi sektor energi terbarukan yang cenderung stagnan.

Dia lalu menambahkan, target peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan penguatan kemandirian energi nasional melalui pembentukan lembaga baru ini perlu diarahkan pada kepentingan percepatan transisi energi sekaligus dekarbonisasi. 

“Kalau pemerintah ingin mendorong kemandirian energi, khususnya mengurangi impor BBM, maka harus mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang ada di dalam negeri,” ujar Fabby. 

Seperti Iqbal, Fabby juga berharap rangkap jabatan Bahlil tidak mengganggu kerja dua instansi yang dipimpinnya. 

Pembentukan Kementerian Koordinator Baru

Bahlil Lahadalia resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, pada Kamis (1/10).  Usai dilantik, Bahlil mengatakan bahwa koordinasi di bawah lembaga baru pimpinannya ini dibutuhkan untuk mempercepat eksekusi hilirisasi dan transisi energi.

“Ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko, untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” ujar Bahlil. 

Menurut Bahlil, sektor ESDM masih berkaitan erat dengan agenda hilirisasi karena sekitar 90% total investasi hilirisasi berada di sektor tersebut. Ke depan, kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang secara koordinatif akan berada di bawah kementerian koordinator tersebut.

Sementara itu, Maret lalu, Presiden Prabowo juga telah mendapuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Transisi Energi. Satgas ini memiliki mandat di antaranya mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan seperti PLTS dan elektrifikasi sepeda motor listrik berbahan bakar fosil.