Menko Luhut Tagih Realisasi Pendanaan Iklim JETP dari Negara G7 Plus
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menagih komitmen pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP). Kesepakatan itu dibuat dalam puncak pertemuan pimpinan negara G-20 di Bali pada November tahun lalu.
Luhut mengatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah hal untuk menampung pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang dijanjikan oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, serta beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa.
"Pemerintah sudah siap. Nah tinggal dari mereka. Jadi apakah uangnya ada apa tidak? coba tanya mereka," kata Luhut di Djakarta Theater pada Sabtu (24/6).
Menurut luhut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah proyek pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain itu pemerintah juga sudah menyiapkan rencana memangkas emisi karbon dengan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Luhut juga mengatakan pemerintah telah berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Selain itu juga dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
PLTA Kayan diperkirakan memiliki kapasitas 9.000 megawatt yang terdiri dari lima bendungan dan dilengkapi dengan lima sampai enam turbin. "Pemerintah sudah siapkan mana-mana saja proyek transisi energinya. Paralel dari pensiun dini PLTU sampai dengan soal kendaraan listrik," ujar Luhut.
Kementerian ESDM menargetkan penyusunan rencana investasi komprehensif atau comprehensive investment plan (CIP) untuk program pendanaan JETP rampung pada 16 Agustus 2023. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan dokumen rencana investasi JETP berisikan proyek prioritas, rencana pembiayaan, dan bantuan teknis.
"CIP diharapkan selesai pada Agustus 2023," kata Dadan lewat pesan singkat pada Jumat (12/5).
Saat ini, dokumen rencana investasi JETP masih disusun oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT PLN. "Peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan CIP," ujar Dadan.
Sekretariat JETP
Saat ini kantor sekretariat JETP telah diresmikan pada 16 Februari 2023, bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sekretariat JETP sudah mulai beroperasi dengan ditunjuknya Kepala Sekretariat dan beberapa anggota Project Management Officer (PMO).
Tugas utama sekretariat JETP dalam enam bulan pertama, yakni melakukan koordinasi dengan kelompok kerja hingga penyusunan CIP yang ditarget selesai paling lambat pada Agustus 2023.
Pemerintah bersama International Partners Group (IPG) telah mengidentifikasi dukungan pendanaan JETP dari pendanaan publik sebesar US$ 11,7 miliar dan pendanaan komersial sebesar US$ 10 miliar Sumber pendanaan publik diberikan dalam bentuk hibah, dana bantuan teknis, pinjaman lunak dan jaminan pinjaman.
Sedangkan pendanaan komersial akan difasilitasi oleh aliansi perbankan swasta di bawah GFANZ dalam bentuk pinjaman komersial. GFANZ terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered. Adapun sumber pendanaan JETP digawangi oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang, beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa.
"Sekretariat ini juga melakukan koordinasi dengan pihak IPG untuk mendorong percepatan investasi atau proyek ril," ujar Dadan.
