Elektrifikasi Transportasi Publik Butuh Investasi Rp 40 Triliun
Studi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia dan ViriyaENB memperkirakan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan membutuhkan investasi Rp 40 triliun hingga 2030. Investasi tersebut dibutuhkan untuk implementasi 6.600 bus listrik dan 2.300 fasilitas pengisian daya di sebelas kota prioritas.
Hal itu terungkap dalam Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan yang diluncurkan dalam "Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide" di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Selasa (21/5). Hasil studi tersebut diserahkan oleh Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP kepada Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
Budi mengatakan adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritas utama Kementerian Perhubungan. "Melalui kerja sama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnnya, kami berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan," kata Budi.
Menurutnya dukungan dari ITDP Indonesia dan ViriyaENB dalam penyusunan Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan merupakan langkah penting dalam transformasi transportasi berkelanjutan.
"Hasil studi ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik," ujar Budi.
Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus mengatakan elektrifikasi transportasi, termasuk pada kendaraan umum, sangat strategis untuk penurunan emisi gas rumah kaca. "Ketersediaan kendaraan umum yang rendah karbon, nyaman, aman, dan terintegrasi sangat penting bagi kota-kota di Indonesia, karena akan meningkatkan kualitas udara dan produktivitas ekonomi," ujar Suzanty.
Uji Coba di Sebelas Kota Prioritas
Gonggomtua mengungkapkan studi ITDP ini menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah yang masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) menjadi hambatan utama dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Oleh karena itu, perlu perancangan peta jalan dan program insentif nasional yang dapat menghadapi hambatan terkait elektrifikasi transportasi publik berbasis jalan di Indonesia.
Studi ITDP merekomendasikan sebelas kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik. Kota-kota itu adalah Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.
"Untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di sebelas kota prioritas perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2025-2029.
Implementasi 6.600 bus listrik di sebelas kota prioritas berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030. Ini setara dengan 1 juta ton CO2 ekuivalen.
Untuk mengatasi tingginya biaya investasi pengadaan bus listrik, ITDP Indonesia mendorong pemerintah menyediakan insentif potongan harga pembelian bus listrik, utamanya di tahap awal implementasi. Pemerintah juga bisa melakukan intervensi non-fiskal, misalnya dengan pengadaan bus listrik terkonsolidasi (bulk procurement) untuk mencapai skala keekonomian. Selain itu, bisa dilakukan skema Bus-as-a-service (leasing) dan perpanjangan durasi kontrak tahun jamak antara pemerintah dan operator transportasi publik.
