Luhut: Aliansi Keuangan Campuran Global Bisa Atasi Perubahan Iklim
Buat ringkasan dengan AI
Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan mendesak untuk investasi keuangan yang besar dalam penanganan perubahan iklim. GBFA juga menjadi mekanisme pendanaan yang inovatif yang ditopang komitmen dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Saya sungguh-sungguh yakin bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang digagas Pemerintah Indonesia bersama delapan calon anggota pendiri berperan sebagai alat strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam Sesi Tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9).
GBFA bisa menjawab kebutuhan nyata untuk bergerak maju dalam implementasi transisi energi, aksi iklim, dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Optimisme itu selaras dengan deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim Global untuk memobilisasi keuangan iklim bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 Dubai tahun lalu. Sistem keuangan campuran disetujui untuk membuka modal swasta guna meningkatkan tindakan iklim.
“Komitmen ini sejalan dengan inisiatif GBFA dan kami akan membawanya di COP 29 Baku untuk pengembangan lebih lanjut proyek-proyek konkret dan menarik anggota potensial baru,” kata Luhut.
GBFA hadir dengan visinya untuk menjadi Organisasi Internasional guna membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan Platform Negara (Countries Platform). Di dalamnya ada proyek-proyek pembangunan terkait SDGs dan aksi iklim yang disusun sehingga dapat dibiayai oleh calon investor.
Menko Luhut menambahkan bahwa GBFA juga akan mendukung Kolaborasi Selatan-Selatan (South-South Collaboration) untuk mencapai SDGs dan transisi iklim. Pada 1-3 September lalu, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-3 yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, dan menjajaki kerja sama di bidang ketahanan pangan, perdagangan, investasi, dan energi.
“Kolaborasi dengan knowledge partner yang strategis sangatlah penting akan mendukung dengan merancang program GBFA, membantu mobilisasi dana, dan memajukan kegiatan serta misinya,” ujar Luhut.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan peran mitra pengetahuan, Menko Luhut juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti dan President of United in Diversity, Tantowi Yahya. Kerja sama ini menandai kemitraan pengetahuan pertama GBFA.
Selain itu, pada 26 September 2024 mendatang akan diadakan penandatanganan MoU dengan mitra pengetahuan lainnya seperti Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Tony Blair Institute (TBI), Systemiq , United Nations Development Program (UNDP), dan WRI di New York selama UN General Assembly (UNGA).
