Pertumbuhan Ekonomi RI 8% Sulit Dicapai jika Bergantung pada Sektor Ekstraktif

Arief Wijaya, Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 sulit tercapai apabila strategi pembangunan masih mengandalkan sektor-sektor ekstraktif dan mengabaikan dampak lingkungan.

Menurut Arief, pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada hilirisasi nikel, pembukaan lahan pertanian secara masif, dan kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya justru berisiko memperburuk kerusakan lingkungan serta meningkatkan emisi gas rumah kaca.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% ini sangat ambisius. Namun, apabila hanya bergantung pada sektor ekstraktif seperti hilirisasi nikel dan ekspansi lahan pertanian secara besar-besaran, maka dampaknya bisa negatif bagi lingkungan dan berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca,” kata Arief dalam acara National Dialogue - Road to COP-30, di Jakarta, Selasa (22/10).

Berdasarkan analisis WRI, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk melakukan transisi ekonomi hijau. Indonesia berpotensi menekan emisi hingga 1 miliar ton CO2 per tahun, atau sekitar penurunan 81% dibandingkan proyeksi business as usual sebesar 5,5 miliar ton CO? ekuivalen pada 2045.

Potensi penurunan emisi itu, lanjut Arief, bisa dicapai melalui empat strategi utama, meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 8% di sektor pembangkit listrik, menerapkan efisiensi energi di sektor padat energi seperti baja, besi, dan semen, melakukan reforestasi terhadap 1,2 juta hektare lahan terdegradasi per tahun, serta mengadopsi praktik pertanian rendah emisi.

“Kalau empat strategi ini dilakukan secara konsisten, potensi penurunan emisi bisa meningkat lima kali lipat dibandingkan upaya yang dilakukan pada 2010,” ujarnya.

Transisi Energi Butuh Biaya Besar

Meski demikian, Arief mengakui bahwa transisi menuju ekonomi hijau memerlukan biaya investasi yang tidak kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBN hanya mampu menanggung sekitar 25–30% dari kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target emisi nasional. Sisanya harus dipenuhi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance dan skema kerja sama internasional.

“Analisis kami menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar Rp26.000 triliun untuk dapat bertransisi menuju pertumbuhan ekonomi hijau hingga 2045,” terang Arief.

Ia menambahkan, komitmen untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan perlu terus diadvokasikan dalam forum-forum global, termasuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan berlangsung di Brasil bulan depan.