Pemerintah Ingin Ekonomi Hijau jadi Kunci Pertumbuhan dan Tak Dianggap Beban

Pemerintah meminta pengembangan ekonomi hijau tak dianggap beban biaya atau pemenuhan kewajiban. Ini karena ekonomi hijau dinilai bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Perdagangan & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, ekonomi hijau harus menjadi bagian dari strategi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Hal ini karena adaptasi perubahan iklim bisa menghasilkan investasi baru hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Mari mengatakan, tanpa implementasi hal tersebut, Indonesia bisa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena tak mengantisipasi dampak perubahan iklim.

"Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak akan berdaya saing,” kata Mari dalam acara Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Mari Elka mengatakan, Investor saat ini semakin menuntut standar keberlanjutan seperti penggunaan energi bersih hingga pengelolaan lingkungan. Menurutnya, tanpa pemenuhan standar itu, akses RI ke pasar global bisa terbatas.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengatakan, transisi energi akan membuka peluang investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan. Industri juga perlu melakukan perencanaan karbon untuk menghindari risiko membebani ekspor karena adanya carbon border adjustment mechanism (CBAM).

"Mitigasi dan adaptasi bukan beban biaya. Itu adalah investasi yang bisa menghasilkan pertumbuhan," katanya.

Dari survei Mandiri Institute pada 2023,  sejumlah perusahaan terbuka sudah punya strategi untuk menghadapi tantangan penerapan prinsip environmental, sustainability, dan governance (ESG).  Dari 162 perusahaan terbuka (listed companies) yang disurvei, mayoritas atau 59% membentuk unit internal untuk memenuhi prinsip.

Mari juga mengingatkan, bahwa teknologi dan pendanaan bukan saja faktor penentu berkembangnya ekonomi hijau. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia juga menentukan.

Ia mengatakan, saat ini sebagian besar tenaga kerja RI belum siap mendukung akselerasi energi terbarukan. Makanya, diperlukan program untuk mengajari keterampilan baru demi memenuhi kebutuhan.

Mari juga mengatakan, perlu pengembangan pasar karbon yang sesuai standar internasional. Pasar ini akan mengandalkan karbon yang tak hanya dihasilkan dari hutan, namun juga dari laut.

Namun, dia juga memahami adanya tantangan dalam hal kebijakan karena berbagai sektor masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, perlu strategi yang jelas untuk menentukan perencanaan dengan kebijakan sektoral.

"Tanpa itu, agak susah merealisasikan green golden vision (visi emas hijau)," katanya.