Kerusakan Lingkungan Malut Disorot, Sherly Tjoanda Kejar Kesejahteraan Warga

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berharap pertumbuhan ekonomi provinsinya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat lokal. Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 34,7 persen tahun lalu. Pertumbuhan disokong oleh industri mineral, terutama nikel.   

Kini, Sherly tengah membidik peningkatan keterampilan masyarakat. “Kami ingin lebih banyak masyarakat lokal yang beralih dari basic labour ke posisi terampil,” ucapnya dalam diskusi bertajuk Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku di Jakarta, Rabu (3/6).

Sherly juga berharap lebih banyak bisnis lokal dalam ekosistem kawasan industri mineral, misalnya lewat penyediaan katering, logistik, penatu, dan sebagainya.

Dia juga ingin mengupayakan kemandirian pangan lewat pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan. Selama ini, pasokan pangan Maluku Utara masih harus dipenuhi dari wilayah-wilayah di sekitarnya. 

Selain itu, dia membidik peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, akses digital, serta akses dasar lainnya bagi masyarakat. 

“Bagi Maluku Utara, hilirisasi akan benar-benar berhasil jika tak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto), tapi meningkatkan penghasilan masyarakat, menekan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran,” ujar dia. 

Laporan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Lahan di Maluku Utara

Organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu pertambangan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang bergantung pada pertambangan belum berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Proyek-proyek tersebut justru merampas ruang hidup, memicu kerusakan lingkungan, dan melanggar hak asasi manusia secara sistemik.

Jatam menyoroti pencemaran sumber air bersih di Halmahera Timur, sedimentasi sungai dan sawah di Subaim-Wasile, kerusakan ekosistem laut akibat pelayaran tongkang nikel, serta dugaan kontaminasi logam berat pada ikan di Teluk Weda. “Kondisi ini mengancam ketahanan pangan, kesehatan warga, dan keberlanjutan ekosistem,” tulis Jatam dalam laman resminya. 

Industri pengolahan nikel yang digadang-gadang sebagai salah satu tulang punggung transisi energi disebut telah memperdalam konflik sosial dan ekologis. “Masyarakat adat O’Hongana Manyawa menghadapi ancaman eksistensial akibat menyempitnya ruang hutan, ruang hidup dan sumber pangan,” tulis Jatam.

Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa sudah lama mendiami Pulau Halmahera, Maluku Utara, bertahan hidup dengan mengandalkan hutan dan sungai Halmahera. Namun, ekspansi tambang nikel dilaporkan telah menggerus ruang hidup tersebut. 

Berdasarkan pantauan Jatam, masyarakat Maluku Utara pun sudah berkali-kali mengadakan aksi protes, blokade tambang, aksi laut, hingga ritual adat untuk mempertahankan ruang hidup. Namun, sedikitnya 115 warga justru mengalami tindakan represif, termasuk ditangkap aparat dan dipenjara.