Danantara Soroti Pentingnya Struktur Pembiayaan yang Menarik untuk Proyek PLTS

Jakarta — Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt-peak (GWp) membutuhkan struktur pembiayaan yang mampu menarik investasi dalam skala besar. 

Head of Economics Portfolio Alignment & Sustainability Danantara Investment Management Masyita Crystallin mengatakan, pengembangan PLTS dalam skala besar tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan modal. 

Danantara Investment Management melihat pendekatan capital stacking dan structuring sebagai cara untuk menyelaraskan sumber-sumber pembiayaan dengan profil risiko proyek beserta potensi imbal hasilnya.

Structuring merupakan proses merancang dan mengoptimalkan aspek hukum, keuangan, pajak, serta tata kelola suatu skema investasi. 

“Sedikit banyak restructuring dari capital stacking perlu kita lakukan. Biasanya untuk proyek seperti ini (PLTS), selain agregasi pada modal, ada konsesional dari pemerintah yang berbentuk subsidi atau insentif tertentu,” ujar Masyita dalam sesi Katadata SAFE 2026 bertajuk Powering Industrial Decarbonization: Scaling Solar for a Competitive Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/9).

Menurut Masyita, aspek komersial menjadi faktor penting agar proyek dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Aspek komersial memberikan gambaran bagi investor bagaimana sebuah proyek memiliki model bisnis yang jelas dan menguntungkan. 

“Kenapa harus komersial? Kalau tidak komersial tidak sustainable. Kalau tidak komersial tidak scalable. Artinya tidak bisa dibangun dalam skala yang masif,” lanjut Masyita.

Masyita melihat institusi seperti Danantara dapat berperan pada tahap awal pengembangan proyek, antara lain melalui agregasi dan structuring. Pendekatan ini dapat membantu membuat proyek lebih siap untuk masuk ke investor komersial.

“Danantara bisa membantu mengagregasi, kemudian bisa bantu men-structure sehingga ini komersial buat teman-teman (investor),” ujar Masyita.

Masyita juga mencontohkan pengalaman proyek PLTS di Kenya yang ia temui saat menghadiri Hong Kong Green Week. Dalam proyek tersebut, pengembangan PLTS menghadapi tantangan karena proyek dan konsumennya relatif kecil. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah mengagregasi proyek-proyek tersebut dan mengombinasikan dengan berbagai sumber pembiayaan.

Menurut Masyita, struktur pembiayaan dapat melibatkan dukungan pemerintah, jaminan lembaga pembangunan, pinjaman, hingga ekuitas. Masing-masing instrumen mengambil peran sesuai dengan tingkat risiko yang dapat ditanggung.

Pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun proyek PLTS yang tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga menarik secara investasi. Apalagi, Masyita menilai peluang pendanaan global untuk energi terbarukan sangat besar. 

“Dana investasi global untuk energi terbarukan itu banyak sekali. Investasi tenaga surya itu besar sekali secara global. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita men-structure supaya ini komersial dan scalable,” ujarnya.

Selain itu, Masyita melihat peluang asset recycling. Ketika investor awal keluar dari proyek yang telah matang, aset tersebut dapat dialihkan kepada investor berikutnya.

Dengan mekanisme ini, modal yang telah digunakan berpotensi digunakan kembali untuk membiayai pembangunan proyek baru. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan siklus investasi yang mendukung pengembangan PLTS secara lebih luas.

Manfaat Proyek PLTS

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, program 100 GW PLTS berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Program tersebut juga memiliki potensi pengurangan emisi hingga 140 juta ton CO2 serta potensi penghematan sekitar Rp74 miliar per tahun.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah proyek yang dapat masuk ke tahap pengadaan, termasuk proyek PLTS terapung dan PLTS yang memanfaatkan lahan tertentu.

Namun, menurut Eniya, percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada proyek dan pendanaan. Ekosistem pendukung seperti ketersediaan kabel, tiang, struktur penyangga, jaringan transmisi dan distribusi, serta kesiapan industri dalam negeri juga perlu diperkuat.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari. Menurut Mada, kapasitas PLTS nasional telah tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir, dari sekitar 146 megawatt (MW) menjadi sekitar 1,5 GW.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas industri PLTS di Indonesia. Namun, Mada menilai percepatan menuju 100 GW membutuhkan kepastian regulasi, kesiapan rantai pasok, tenaga kerja, serta proses perizinan yang lebih efisien.

Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya sekitar 3.200 GW. Dengan kapasitas terpasang yang masih sekitar 1,5 GW, ruang pengembangan PLTS masih sangat besar.

Sebagai forum tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2020, Katadata SAFE menjadi ruang bagi pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan masyarakat untuk bertemu dan membahas berbagai tantangan serta peluang menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Memasuki tahun ketujuh penyelenggaraannya, Katadata SAFE 2026 mengusung tema The Green Changer dan berlangsung pada 16–17 September 2026 di Sudirman Hall, Sequis Tower, SCBD Jakarta. Melalui rangkaian forum, lokakarya, pameran interaktif, serta kolaborasi lintas sektor, SAFE mendorong pertukaran gagasan dan aksi nyata untuk memperkuat ekonomi Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.