PLTS 100 GW

Skema pembiayaan campuran hibah & pinjaman lunak dinilai sebagai model pendanaan PLTS berbasis komunitas yang paling realistis untuk menjaga tarif terjangkau dan mendukung target energi surya nasional

Pemerintah membidik pemanfaatan tanah terlantar, lahan dengan hak yang telah berakhir, aset BUMN, hingga aset yang dikelola badan bank tanah untuk lokasi PLTS.

Mencapai target 100 GW PLTS untuk swasembada energi memerlukan strategi integrasi yang cermat mengatasi tantangan geografi dan infrastruktur Indonesia sebagai negara kepulauan.

IESR menilai harus ada kepastian mengenai lembaga mana yang bakal diberi mandat untuk memimpin implementasi PLTS 100 GW.

Skema pembiayaan inovatif, termasuk Green Waqf Sukuk, dinilai dapat mempercepat investasi energi surya sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Kementerian ESDM memprioritaskan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).

Semula, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW. Namun terkini, pemerintah membidik 13 GW dulu di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur distribusi listrik.

Lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam forum Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED) memberikan peringatan dan masukan agar proyek tidak berujung mangkrak atau bermasalah.