Izin Anak Usaha APRIL Group Dicabut, 338 Ribu Hektare di Riau Dikuasai Negara
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Riau. Seluruh area konsesi dari anak usaha APRIL Group seluas 338.536 hektare di provinsi tersebut kembali dikuasai negara.
Pencabutan izin ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan izin didasarkan pada sederet temuan pelanggaran, dari mulai kebakaran gambut berulang hingga kerusakan kawasan lindung.
"Pencabutan karena kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare," demikian tertulis dalam keterangan tertulis Satgas PKH, Jumat (20/11).
Selain itu, Satgas menemukan masalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah sumatera.
Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, Satgas menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Satgas juga melakukan penertiban terhadap perusahaan lainnya di Riau yaitu PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. "Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH," demikian tertulis dalam siaran pers.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan bahwa kedua langkah penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
"Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata dia.
