Profil Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah yang Ingin IPO
Rencana PT Bank DKI untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya kembali muncul. Bank pembangunan daerah (BPD) DKI Jakarta ini telah menambahkan modal inti, melakukan ekspansi, dan menyalurkan stimulus COVID-19.
Kantor berita Bloomberg melaporkan Bank DKI menargetkan untuk menghimpun dana antara US$ 150 juta (Rp2,25 triliun) dan US$ 200 juta dari IPO tersebut. Penawaran ini diperkirakan akan terlaksana paling cepat pada 2023.
“IPO merupakan bagian dari kebijakan strategis Bank DKI pada 2023,” kata Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy seperti dikutip Bloomberg.
(Baca: Bank DKI Dikabarkan Mau IPO, Incar Dana Rp 3 Triliun)
Bank DKI merupakan BPD pertama di Indonesia yang berdiri pada 1961. Di luar tugasnya sebagai kasir pemerintah provinsi DKI Jakarta, bank ini menyediakan layanan perbankan baik konvensional maupun syariah. Produknya mencakup layanan perbankan konsumen, korporat, usaha kecil, dan internasional.
Saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta menguasai 99,98% dari saham Bank DKI dan perusahaan daerah (PD) Pasar Jaya menguasai sisanya.
Rencana untuk melepas saham Bank DKI ke publik sudah pernah muncul. Pada 2015, misalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa Bank DKI diharapkan melantai pada 2017 atau 2018. Ini menunggu, antara lain, peningkatan modal inti dari bank yang bermarkas di Jakarta Pusat itu.
Bank DKI telah memiliki modal inti sebesar Rp 9,61 triliun per September 2022. Ini menandai peningkatan 71,9 % dari Rp 5,59 triliun pada Desember 2015. Dengan demikian, bank ini telah masuk ke dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Bank dalam kelompok ini memiliki modal inti antara Rp 6 triliun dan Rp 14 triliun.
Seiring dengan peningkatan modal, Bank DKI telah melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di luar ibu kota. Pada Januari 2023, misalnya, bank ini meresmikan tiga kantor cabang konvensional dan dua kantor cabang syariah di luar DKI Jakarta. Kantor-kantor cabang baru ini tersebar di Bandar Lampung, Semarang, dan Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur.
Selama pandemi Covid-19, Bank DKI terlibat dalam menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil untuk menghadapi kemerosotan ekonomi. Hingga Mei 2021, misalnya, bank ini telah menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 3,36 triliun.
Dari dana yang telah disalurkan, 26,9 % mengalir sebagai pinjaman ke usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penerimanya mencakup usaha-usaha yang telah menjadi debitur Bank DKI, usaha binaan program kewirausahaan pemerintah provinsi JakPreneur, dan usaha di pasar-pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya.
Keterlibatan Bank DKI dalam pinjaman ke UMKM juga terwujud lewat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pada 2022, bank ini menyalurkan KUR sebesar Rp 1,15 triliun kepada 6.023 UMKM.
“Sebagai salah satu bank penyalur KUR, Bank DKI bukan hanya berkomitmen untuk meningkatkan akses pembiayaan, melainkan pemberdayaan dan pendampingan UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang dalam menopang pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Fidri dalam siaran pers yang dirilis pada 20 Januari 2023.
