Kengerian Perbudakan Belanda di Balik Permintaan Maaf PM Rutte
Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf atas perbudakan yang dilakukan selama abad ke-17 hingga ke-19. “Hari ini, atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara ini di masa lalu,” kata Perdana Menteri Mark Rutte dalam konferensi persnya di Den Haag, Senin (19/12).
Ia menyebut perbudakan harus diakui dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pidato ini ia lakukan bersamaan dengan kunjungan beberapa menterinya ke Karibia dan Suriname.
Kenapa PM Rutte Minta Maaf Soal Perbudakan?
Permintaan maaf PM Rutte muncul seminggu setelah sebuah laporan menemukan orang-orang di Kementerian Luar Negeri Belanda telah terpapar komentar rasis. Dalam komunikasi internalnya, kementerian tersebut menyebut negara-negara di Afrika dengan istilah “negara monyet”.
Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra langsung meminta maaf dan mengakui laporan itu sangat merusak reputasi negaranya. Namun, publik tetap marah dengan temuan tersebut.
Apalagi, kehidupan para imigran di negara itu ternyata sangat buruk dibandingkan penduduk asli. Hasil survei Badan Statistik Belanda menunjukkan, para pendatang memiliki rumah lebih kecil, prestasi pendidikan dan pendapatan lebih rendah, serta tingkat kesehatan yang buruk.
Para migran tetap diperlakukan sebagai warga negara kelas dunia. “Ini posisi yang tidak setara. Rasisme menjadi pembenaran perbudakan, seperti terlihat hari ini,” kata Profesor Brandon.
Sekitar 70% masyarakat Afrika-Karibia di Belanda, yang sebagian besar keturunan budak, percaya permintaan maaf pemerintah menjadi penting. Namun, separuh orang Belanda tidak mendukung aksi PM Rutte.
