BEI Harap BUMN Bisa IPO di Pemerintahan Baru Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap agar lebih banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya dapat melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO).
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyampaikan harapannya bahwa di bawah pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto, program IPO BUMN dapat terus berlanjut.
Ia juga berharap Menteri dan Wakil Menteri BUMN yang akan menjabat nantinya dapat mendukung keberlanjutan program-program ini, sehingga semakin banyak perusahaan BUMN yang bisa masuk ke pasar modal dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional.
“Kami harap di pemerintahan baru akan ada tambahan perusahaan, terutama yang size besar,” kata Iman di press room Bursa Efek Indonesia, Kamis (17/10).
Selain itu Iman menyampaikan bahwa saat ini belum ada perusahaan BUMN atau anak BUMN yang tengah dalam rencana untuk melakukan IPO. Ia berharap anak usaha Pertamina, seperti PalmCo dan Inalum, dapat tercatat di bursa.
Adapun PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi anak BUMN terakhir yang mencatatkan sahamnya di bursa pada Februari 2023 lalu. Sementara itu, PT Pertamina Hulu Energi masih menunda proses IPO nya.
“Di 2025 kami berharap ada yang lain,” ujar Iman.
Saat ini, terdapat total 37 perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang sudah melantai di bursa. Perusahaan tersebut terdiri dari 14 perusahaan BUMN dan 23 anak usaha BUMN. Dari jumlah tersebut, 6 perusahaan BUMN berperan sebagai penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sebelumnya, BEI menyatakan bahwa pelaksanaan IPO untuk BUMN bergantung pada kesiapan perusahaan dan anak usahanya. Bursa terus memberikan dukungan dan edukasi terkait IPO, yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan perusahaan BUMN dan anak usahanya untuk memasuki pasar modal.
Rencana Merger dan IPO BUMN Masih Tunggu Pergantian Pemerintahan Baru
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu peralihan pemerintahan baru untuk melaksanakan aksi korporasi seperti pembentukan holding sejumlah perusahaan pelat merah hingga initial public offering (IPO). Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, IPO belum bisa dilakukan sebelum pergantian pemerintahan baru.
"Merger BUMN Karya juga menunggu pemerintahan yang baru, tapi tetap dikejar mudah-mudahan tahun ini," kata Arya saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/8).
Arya menjelaskan, bahwa rencana yang sudah dipupuk ini tinggal menunggu eksekusi. Tetapi karena adanya peralihan pemerintahan baru, rencana itu belum bisa ditunaikan. Artinya, Menteri BUMN pada pemerintahan baru diperkirakan bakal melanjutkan rencana maupun program Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. Itu pun jika Erick diganti dan hingga saat ini masih belum ada sinyal sosok penggantinya.
