Danantara Larang Pemberian Tantiem untuk Komisaris BUMN dan Anak Usaha

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara mengumumkan reformasi kebijakan atas skema kompensasi tantiem, insentif, dan penghasilan bagi direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usaha dalam portofolionya. Salah satunya, melarang tantiem untuk komisaris BUMN dan anak usahanya.

Adapun larangan pemberian tantiem untuk komisaris sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan. Danantara juga mengatur insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil. 

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, penataan ini merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Dengan kebijakan ini, Danantara  ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait.

Menurut dia, kebijakan ini juga bukan merupakan bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahan terbaik global (good corporate governance).

“Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” kata Rosan dalam keterangan resminya, Jumat (1/8).

Rosan menyebut, struktur baru yang diterapkan oleh BPI Danantara mengadopsi standar internasional dengan menetapkan sistem penghasilan tetap tanpa adanya bonus berbasis laba bagi posisi komisaris. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman OECD terkait tata kelola perusahaan milik negara, yang menekankan pentingnya penghasilan tetap guna menjaga objektivitas pengawasan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reformasi menyeluruh yang dilakukan BPI Danantara untuk memperkuat tata kelola investasi dan BUMN yang berlandaskan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas publik. Penyesuaian terhadap sistem tantiem ini juga menjadi langkah awal dalam merevisi struktur remunerasi secara keseluruhan di lingkungan BUMN. Aturan ini tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025, dan akan mulai berlaku untuk tahun buku 2025, mencakup seluruh BUMN dalam portofolio BPI Danantara.

“Kami ingin menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan. Tapi jika negara ingin dipercaya mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam, dari cara kita menghargai kontribusi,” kata Rosan.

Adapun Danantara telah menyurati BUMN-BUMN dan anak usahanya terkait kebijakan ini melalui surat nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30Juli 2025. Berikut daftar BUMN yang menerima tembusan surat tersebut:

1. PT Jasa Raharja
2. PT Asuransi Jasa Indonesia
3. PT Asuransi Kredit Indonesia
4. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
5. PT Hotel Indonesia Natour
6. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
7. PT Sarinah
8. PT Angkasa Pura Indonesia
9. PT Perkebunan Nusantara
10. PT Sinergi Gula Nusantara
11. PT Perkebunan Nusantara IV
12. PT Rekayasa Industri
13. PT Primissima
14. PT Semen Kupang
15. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
16. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
17. PT Amarta Karya (Persero)
18. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
19. PT Produksi Film Negara (Persero)
20. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
21. PT Boma Bisma Indra (Persero)
22. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
23. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
24. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
25. PT Danareksa (Persero)
26. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
27. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
28. PT TASPEN (Persero)
29. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
30. PT ASABRI (Persero)
31. PT Reasuransi Indonesia (Persero)
32. PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)
33. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
34. PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)
35. PT Pupuk Indonesia (Persero)
36. PT Rajawali Nusantara (Persero)
37. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
38. PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
39. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
40. PT Len Industri (Persero)
41. PT Bio Farma (Persero)
42. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
43. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
44. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
45. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
46. PT Industri Kereta Api (Persero)
47. PT Pos Indonesia (Persero)
48. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
49. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
50. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
51. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
52. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
53. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
54. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
55. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
56. PT Hutama Karya (Persero)
57. PT Brantas Abipraya (Persero)
58. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
59. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
60. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
61. PT Pertamina (Persero)
62. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
63. PT Bahana Mitra Investa (Persero)
64. PT Danantara Asset Management (Persero)
65. PT Jaminan Kredit Indonesia
66. PT Pegadaian
67. PT Permodalan Nasional Madani
68. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
69. PT Kimia Farma Tbk
70. PT Indofarma Tbk
71. PT Industri Nuklir Indonesia
72. PT SUCOFINDO
73. PT Surveyor Indonesia
74. PT Kawasan Industri Wijayakusuma
75. PT Nindya Karya
76. PT Kliring Berjangka Indonesia
77. PT Kawasan Industri Medan
78. PT Kawasan Industri Makassar
79. PT Kawasan Berikat Nusantara
80. PT Timah Tbk
81. PT Antam Tbk
82. PT Bukit Asam Tbk
83. PT Indonesia Asahan Aluminium
84. PT Pindad
85. PT Dirgantara Indonesia
86. PT Dahana
87. PT PAL Indonesia
88. PT Perusahaan Gas Negara Tbk
89. PT Energy Management Indonesia
90. PT Perikanan Indonesia
91. PT Sang Hyang Seri
92. PT Garam
93. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
94. PT Berdikari
95. PT Semen Baturaja Tbk
96. PT Perusahaan Pengelola Aset
97. PT Petrokimia Gresik
98. PT Pupuk Iskandar Muda
99. PT Pupuk Kujang
100. PT Pupuk Kalimantan Timur
101. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
102. PT Balai Pustaka
103. Untuk setiap Anak Usaha BUMN