Kebijakan Tarif Trump Tekan Saham Perbankan BBRI, BMRI, BRIS, Ini Saran Analis

Kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menaikkan tarif impor menjadi 100% terhadap produk Cina berdampak kepada saham bank-bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bawah holding Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Terlebih saham-saham pelat merah sensitif terhadap isu politik.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada perdagangan menjelang jeda makan siang, harga saham-saham bank BUMN tercatat rontok. Harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) amblas 1,61% atau 60 poin ke level 3.670, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) anjlok 3,38% atau 40 poin ke level 3.500.

Saham perbankan syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) juga terpantau turun 1,52% atau 40 poin ke level 2.590. Kemudian PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berkurang 20 poin atau 0,47% ke level 4.230 dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 1,26% atau 50 poin ke level 3.920.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmasyah mengatakan, kebijakan tarif baru AS terhadap Cina diperkirakan meningkatkan ketegangan perdagangan dan memicu kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global. 

Hari menjelaskan, faktor eksternal tersebut bisa memicu aksi ambil untung atau profit taking serta risiko keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Di sisi lain justru meningkatkan harga emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven. 

“Pelaku pasar disarankan bersikap defensif, fokus pada saham berfundamental kuat dan menerapkan strategi buy on weakness secara selektif,” kata Heri dalam keterangan resmi dikutip Senin (13/10).

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, dampak kebijakan Trump masih bersifat sementara karena aturan tersebut baru akan berlaku pada 1 November mendatang. Kendati demikian, efeknya sempat membuat IHSG terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini.  

Ia menyatakan, untuk sektor perbankan, penurunannya memang terjadi, khususnya pada saham bank BUMN. Namun level koreksi menurut Nafan masih stabil.

“Karena memang sejatinya secara kinerja, fundamental perbankan sebenarnya saya akui masih tergolong solid. Apalagi di semester kedua ini demand terhadap kredit bisa semakin meningkat,” kata Nafan kepada Katadata, Senin (13/10).

Menurut Nafan, dinamika perdagangan antara AS dan Cina akan tetap menjadi faktor eksternal penting yang memengaruhi arah pasar keuangan. Namun, jika kedua negara mencapai kesepakatan baru, volatilitas pasar global berpotensi mereda dan memberi ruang bagi investor untuk kembali masuk ke aset berisiko, termasuk saham perbankan Indonesia.

Adapun Presiden AS Trump mengkritik kebijakan kontrol ekspor tanah jarang yang dilakukan Cina. Sekitar 70% pasokan mineral tanah jarang global berasal dari Tiongkok.

Tanah jarang digunakan untuk industri teknologi tinggi, seperti otomotif, pertahanan hingga semikonduktor. Oleh karena itu, Trump menerapkan tiga kebijakan untuk Cina, di antaranya mengenakan tarif impor 100% untuk produk asal Cina, berlaku mulai 1 November, mengenakan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak atau software serta menerapkan biaya khusus untuk kapal-kapal Cina yang berlabuh di pelabuhannya US$ 50 per ton bersih mulai 14 Oktober.

Cina kemudian membalas kebijakan Trump dengan mengenakan biaya pelabuhan pada kapal-kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun atau berbendera Amerika Serikat US$ 56 atau Rp 930.646 (kurs Rp 16.618 per US$) per ton mulai 14 Oktober. 

Nilainya tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan oleh Presiden AS Trump untuk kapal-kapal asal Cina yakni US$ 50 mulai 14 Oktober. Selain itu, Beijing mengikuti kebijakan AS yang berencana meningkatkan biaya pelabuhan secara bertahap hingga 17 April 2028, dengan tanggal efektif yang sama. Besaran tarif yang ditetapkan Cina yakni, pada 14 Oktober 2025 sebesar US$ 56, pada 17 April 2026 sebesar US$ 89,91, pada 17 April 2027 pada US$ 123,52 serta 17 April 2028 sebesar US$ 157,16 

"Ini sebagai tindakan balasan terhadap biaya pelabuhan AS pada kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok mulai hari yang sama," kata Kementerian Transportasi Cina pada Jumat (10/10) waktu setempat, dikutip dari CNBC Internasional, Sabtu (11/10). 

Dikutip dari South China Morning Post atau SCMP, Cina akan menerapkan biaya pada kapal-kapal berdasarkan beberapa klasifikasi, sebagai berikut: 

• Kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, dan individu-individu AS 
• Kapal-kapal yang pemilik atau operatornya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh badan-badan AS yang memegang saham sekurang-kurangnya 25% Kapal-kapal yang dibangun oleh atau berbendera AS