Moody’s Ubah Outlook Indonesia Jadi Negatif, Peringkat Tetap di Level Baa2

Lembaga pemeringkat kredit Moody’s Ratings mengubah outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Kendati demikian, mereka tetap mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang lokal dan asing di level Baa2. Keputusan ini diumumkan Moody’s pada hari ini, Kamis (5/2).

Perubahan outlook tersebut didorong oleh menurunnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan pemerintah, yang dinilai berisiko melemahkan efektivitas kebijakan sekaligus kualitas tata kelola pemerintahan. Moody’s menilai, jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat tergerus.

Kendati demikian, Moody’s menegaskan bahwa penegasan peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi.

"Terlepas dari munculnya risiko, penegasan (peringkat Baa2 untuk Indonesia) tersebut juga didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi," tulis lembaga itu dalam pengumumannya.

Moody’s mencatat, dalam setahun terakhir terjadi peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar, yang antara lain dipicu oleh komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif serta melemahnya konsistensi proses pengambilan kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan skor Indonesia pada indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam Worldwide Governance Indicators.

Dari sisi fiskal, fokus pemerintah pada belanja publik untuk mendorong pertumbuhan dinilai berpotensi meningkatkan risiko, terutama mengingat basis penerimaan negara yang masih lemah. Moody’s menyoroti ekspansi program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sampai sejauh ini, program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dibiayai melalui realokasi dan pemangkasan belanja kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur. Ekspansi lanjutan program-program tersebut dinilai dapat menekan fleksibilitas anggaran negara.

Moody’s juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang mengelola aset BUMN dengan nilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% dari PDB nominal Indonesia 2025. Ketidakpastian terkait tata kelola, pendanaan, dan prioritas investasi Danantara dinilai dapat menimbulkan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah, meskipun Moody’s menyatakan asumsi dasarnya tetap mengarah pada perbaikan kelembagaan ke depan.

Selain itu, wacana perubahan kerangka fiskal, termasuk kemungkinan penyesuaian batas defisit anggaran 3% dari PDB, serta pembahasan di parlemen terkait mandat dan tata kelola Bank Indonesia turut memperbesar ketidakpastian kebijakan. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan minat investasi asing dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

Meski outlook berubah menjadi negatif, Moody’s memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan bertahan di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal tetap di bawah 3% dari PDB. Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga diperkirakan tetap lebih rendah dibandingkan median negara dengan peringkat Baa.

Ke depan, Moody’s menyatakan akan terus memantau perkembangan efektivitas dan kredibilitas kebijakan, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, kinerja Danantara, serta indikator utama seperti arus investasi asing, volatilitas nilai tukar dan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi.

Pengamat pasar modal Michael Yeoh menilai pengumuman Moody's tersebut masih merupakan kabar yang baik. Alasannya, rating Indonesia tidak turun dan pengumuman tersebut masih berupa outlook.

"Sementara outlook dalam pandangan analis (Moody's) bersifat cukup subjektif dan tidak sekuat rating," tuturnya kepada Katadata.

Pengumuman Moody's tersebut muncul di kala Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat mencapai 5,39%, nyaris sesuai dengan proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan di atas prediksi sejumlah ekonom.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 hanya mencapai 5,11%, di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.