Moody’s Soroti Danantara, Ketidakjelasan Tata Kelola Picu Outlook RI Negatif

Lembaga pemeringkat kredit Moody’s Ratings Kamis (5/2) kemarin menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Pemangkasan outlook itu salah satunya dipicu kekhawatiran terhadap pembentukan badan pengelola dana kekayaan negara, Danantara.

Moody’s menilai struktur tata kelola, skema pembiayaan, serta prioritas investasi Danantara belum jelas. Dalam pengumumannya, Moody’s juga menjelaskan perubahan outlook Indonesia menjadi negatif di tengah upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Moody’s, dalam setahun terakhir terjadi penurunan prediktabilitas dan kohesi dalam proses pengambilan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor, tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan valuta asing. 

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya terkait efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Menurut Moody’s, apabila kondisi ini terus berlanjut, melemahnya kekompakan dan kredibilitas kebijakan bisa menunjukkan turunnya kekuatan institusi pemerintah. Dampaknya, ekonomi dan keuangan negara bisa terganggu karena minat investor menurun dan biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Tak hanya itu Moody’s juga menyoroti semakin besarnya penggunaan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dinilai membawa risiko bagi kondisi fiskal karena penerimaan negara masih terbatas. Meski ada upaya memperbaiki sistem perpajakan dan kepabeanan, perluasan sumber pendapatan negara masih menjadi tantangan. Hal itu berpotensi memperlebar defisit dan menekan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Seiring dengan itu risiko fiskal makin terasa seiring perluasan berbagai program sosial, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan terjangkau. Hingga kini program tersebut dibiayai lewat pengalihan anggaran dan penyesuaian prioritas belanja kementerian, termasuk dana pemeliharaan infrastruktur. 

“Jika program terus diperluas, ruang fiskal pemerintah bisa semakin terbatas dibandingkan kebutuhan ekonomi nasional,” tulis Moody’s dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/20)

Rencana Investasi Danantara Dipertanyakan

Moody’s menilai pembentukan Danantara memunculkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Lembaga pemeringkat itu menyoroti besarnya kewenangan Danantara dalam mengelola aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% PDB nominal 2025. 

Dengan mandat rasionalisasi BUMN, peningkatan kinerja, serta investasi sektor prioritas, Moody’s melihat koordinasi kebijakan yang belum solid berpotensi menekan kredibilitas kebijakan sekaligus meningkatkan risiko liabilitas kontinjensi bagi negara.

Moody’s juga menilai kewenangan Danantara dalam kebijakan dividen BUMN dapat membebani kesehatan keuangan perusahaan pelat merah, mengingat dividen menjadi sumber pendanaan utama. Adapun bank-bank BUMN tercatat meningkatkan pembayaran dividen sepanjang 2025. 

Meski pemerintah telah menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan, Moody’s melihat masih ada ketidakjelasan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, serta hubungan regulasi. Namun, lembaga itu memperkirakan penguatan kelembagaan ke depan dapat memperjelas tata kelola dan operasional Danantara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons perubahan outlook Moody’s dari stabil ke negatif. Dia mengatakan, lembaga pemeringkat tersebut belum sepenuhnya memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia yang baru, terutama setelah pembentukan Danantara. 

Menurut Airlangga, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini memang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Dia menjelaskan, tahun ini pemerintah banyak mengalokasikan APBN untuk mendanai berbagai program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi kini dilakukan melalui Danantara, bukan lagi sepenuhnya melalui APBN. “Ini yang banyak rating agency, ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/2).

Ia menuturkan, kehadiran Danantara justru membuka ruang reformasi terhadap BUMN yang selama ini diminta untuk dipisahkan dari fungsi anggaran negara dan dikelola lebih menyerupai sektor swasta.

Potensi Gejolak Pasar

Moody’s juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk wacana perubahan kerangka fiskal seperti potensi pelonggaran batas defisit 3%, perdebatan parlemen mengenai mandat Bank Indonesia, serta perubahan kebijakan sektor sumber daya alam. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menahan investasi asing dan menekan stabilitas makroekonomi, fiskal, serta pasar keuangan. Kekhawatiran terhadap kualitas regulasi sektor keuangan turut memicu volatilitas pasar.

Dengan demikian, Moody’s menilai akumulasi ketidakpastian kebijakan dapat menggerus persepsi stabilitas dan kredibilitas pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berisiko melemahkan kepercayaan investor dan meningkatkan gejolak pasar. 

Di luar faktor kebijakan, Moody’s juga mencatat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pendapatan, prospek pekerjaan, dan standar hidup yang memicu aksi protes sepanjang tahun.

“Hal ini menandakan risiko yang muncul terhadap stabilitas politik domestik, yang jika berlanjut, juga dapat membebani profil kredit Indonesia,” ucapnya. 

Peringkat Baa2 Indonesia Dipertahankan

Kendati merevisi outlook, Moody’s masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 karena ketahanan ekonomi tetap terjaga di tengah pelemahan fiskal yang masih moderat. Lembaga pemeringkat itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal tetap di bawah 3% terhadap PDB. 

Kemudian Moody’s juga menyebut kebijakan moneter akan terus menopang stabilitas harga, meski tekanan dari pelemahan nilai tukar berpotensi meningkat apabila prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan menurun.

Dengan asumsi pemerintah mempertahankan kehati-hatian fiskal, Moody’s memperkirakan rasio utang pemerintah Indonesia akan tetap lebih rendah dibanding median negara berperingkat Baa. Namun, lemahnya basis penerimaan negara membatasi ruang fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Di sisi lain, Moody’s menilai Indonesia memiliki paparan risiko lingkungan pada tingkat moderat sebagai eksportir utama minyak sawit dan batu bara.

“Kami akan terus memantau perkembangan efektivitas dan kredibilitas kebijakan, termasuk kerangka kebijakan fiskal dan moneter, evolusi Danantara, serta indikator kunci seperti aliran investasi asing, volatilitas nilai tukar dan suku bunga, pertumbuhan, dan inflasi,” tulis Moody’s.