Arahan Prabowo: Demutualisasi BEI Dilakukan dalam Dua Tahap

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan bertahap. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Airlangga menyatakan hal tersebut adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa demutualisasi bursa dilakukan dua tahap, yaitu proses private placement kemudian dilanjutkan penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Jadi arahannya agar dilakukan secara bertahap,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers IEO 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, reformasi pasar modal perlu terus didorong. Salah satu cara yang disiapkan pemerintah adalah dengan melakukan demutualisasi bursa agar memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal.  

“Demutualisasi bursa akan disiapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/2). 

Menurut Airlangga, rencana demutualisasi ini penting agar aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terpisah secara jelas antara bursa dan anggota bursa. Dengan demikian, pengelolaan pasar modal diharapkan semakin independen dan kredibel.

Lewat demutualisasi, maka pemerintah dan otoritas pasar modal menargetkan proses pemisahan keanggotaan dan kepemilikan bursa. Melalui skema tersebut, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa, tetapi juga dapat terbuka bagi pihak lain, termasuk negara. 

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Meski dikebut, otoritas menyebut emiten tetap diberikan ruang penyesuaian untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun, persiapan perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar modal.

“Tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan tetapi mereka harus mulai kapan dan tentu harus ada persiapan daripada perdalaman pasar modal,” kata Airlangga.

Rencana demutualisasi bursa ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun baru. Namun karena gonjang-ganjing pasar yang terjadi selama tiga hari setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan indeks Indonesia di periode Februari, rencana ini mulai dikebut.