Berita Terbaru Demutualisasi BEI

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara berpotensi menjadi pemegang saham terbesar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kepemilikan 40,12% setelah pelaksanaan rights issue.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini rancangan POJK tentang demutualisasi BEI sudah masuk tahap final.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi entitas negara, yakni Kemenkeu, BI, dan Danantara untuk memiliki saham Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih dari 5% lewat demutualisasi bursa.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menjelaskan, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEI akan diundur sampai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK tentang demutualisasi.

BEI akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 15 September 2026. Demutualisasi BEI akan menjadi topik pembahasan dalam rapat penting tersebut.

Danantara membeberkan misi di balik rencananya menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah BEI melakukan demutualisasi dan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

OJK akan menetapkan batas kepemilikan maksimum saham BEI yang dapat dimiliki satu pihak tanpa persetujuan regulator. Jika melewati batas itu, pihak yang bersangkutan harus meminta persetujuan OJK.

Aturan demutualisasi pasar modal telah membuka pintu bagi sejumlah lembaga untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satunya adalah Danantara.

RUPSLB BEI menetapkan sejumlah tiga keputusan penting pada Rabu (12/8). Keputusan tersebut menyangkut mulai dari rencana demutualisasi BEI hingga perubahan komposisi pemegang saham.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membocorkan sejumlah pokok pengaturan yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Demutualisasi BEI.

Gerbang Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi perusahaan publik sudah terbuka. Apa saja ketentuannya?

Menteri Airlangga menyatakan proses Demutualisasi BEI akan dilakukan dua tahap, mulai dari private placement hingga IPO, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.