Inklusi Keuangan, LPS Lihat Potensi Tabungan Bertambah Ratusan Triliun
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melihat adanya potensi peningkatan signifikan tabungan masyarakat di bank setiap tahunnya. Hal ini bila pemerintah dan perbankan bisa mendorong inklusi keuangan berupa pemilikan rekening tabungan oleh masyarakat usia 15 tahun ke atas, serta kebiasaan rutin menabung.
Anggota Komisioner LPS Destry Damayanti memperhitungkan, bila setiap pemilik rekening bisa menabung Rp 5 ribu sehari dan setiap bulan menabung dalam 25 hari maka saldo tabungannya menjadi Rp 125 ribu per bulan atau Rp 1,5 juta per tahun. "Bila dikali penduduk 100 juta itu ada Rp 150 triliun tambahan dana per tahun," kata dia di Jakarta, Selasa (26/3).
Tambahan ratusan triliun per tahun tersebut akan sangat berguna bagi perbankan di tengah kondisi likuiditas yang mengetat seperti saat ini. Pengetatan likuiditas bank terjadi karena peningkatan pertumbuhan kredit perbankan tidak disertai dengan pertumbuhan dana nasabah atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memadai.
(Baca: Jaga Likuiditas, BI Lakukan Operasi Moneter Tiga Kali Seminggu)
Berdasarkan data LPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 48% pada 2017. Menurut dia, ada beberapa penyebab inklusi keuangan belum meningkat signifikan. Berdasarkan hasil surveynya, sebanyak 33% masyarakat sulit menjangkau bank lantaran jaraknya yang jauh. Selain itu, sebagian masyarakat enggan dikenakan biaya administrasi rekening yang dinilai mahal.
Akan tetapi, pemerintah dan lembaga jasa keuangan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Upaya tersebut seperti menciptakan produk tabungan khusus untuk masyarakat menengah ke bawah, pembukaan rekening tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank, dan penggunaan dompet elektronik (e-wallet).
(Baca: Mewaspadai Likuiditas Ketat Perbankan dan Perebutan Dana Masyarakat)
Adapun Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Rahmi Artati memperkirakan inklusi keuangan pada 2018 berada pada angka 50-55%. Sementara itu, inklusi keuangan ditargetkan dapat mencapai 75% pada 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggunakan strategi 5 Pokja.
"Strategi itu ada edukasi termasuk untuk penyaluran dana sosial nontunai," kata dia. Sementara itu, BI sendiri fokus pada tiga program prioritas yaitu bansos nontunai, elektronifikasi, dan perkembangan ekosistem melalui layanan digital.
