Pemerintah Kantongi Rp 2,38 Triliun dari Dividen BNI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI hari ini membagikan dividen sebesar Rp 3,96 triliun. Pemerintah sebagai pemegang 60 persen sahamnya mendapat jatah Rp 2,38 triliun.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI yang digelar hari ini sepakat membagikan dividen sebesar 35 persen dari laba bersih 2016. Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni menjelaskan, pembagian dividen kali ini memang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 25 persen.
"Peningkatan dividen ini karena kinerja yang membaik dan masih tingginya rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy ratio (CAR)," ujar Baiquni saat konferensi pers, di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (16/3).
(Baca juga: Rotasi Bos Bank BUMN, Wakil Dirut BNI Jadi Dirut Baru BRI)
Baiquni mencatat, CAR BNI masih berada di level 18,5 persen atau sudah jauh di atas batas minimal perbankan yakni 8 persen. Walaupun angka ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 19,5 persen. Namun, Baiquni memastikan, hal tersebut tidak akan mengganggu rencana ekspansi dan kinerja BNI ke depan.
Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menjelaskan, sisa 65 persen laba senilai Rp 7,37 triliun akan digunakan sebagai saldo laba yang ditahan. Selain itu, BNI juga telah menyepakati remunerasi yang meliputi gaji, fasilitas, dan tunjangan tahun buku 2017 serta tantiem tahun buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
"Direksi Perseroan akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Herry yang sebelumnya menjabat Direktur.
(Baca juga: BNI Alokasikan Rp 6 Triliun untuk Biayai Proyek LRT Jabodebek)
Sebagai Wakil Direktur Utama BNI, Herry menggantikan posisi Suprajarto yang telah ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank BRI. Sementara, posisi Herry di jajaran direksi akan diisi oleh Catur Budi Hadi.
