Kontribusi BRI dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan ekosistem digitalnya berkomitmen akan mendorong pertumbuhan kredit di masyarakat guna mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, perbankan pada masa krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sebenarnya tidak sedang kesulitan likuiditas, terutama bank-bank BUKU IV yang masih mengalami pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) double digit.
Menurut dia, justru tantangan yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19 saat ini adalah lebih mendorong permintaan kredit itu sendiri. Untuk itu pemerintah memberi berbagai stimulus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Likuiditas sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang challenging, bukan tantangan yang besar,” ujar Sunarso dalam diskusi virtual Ngopi BUMN “Penyaluran Kredit Modal Kerja dan Penjaminannya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional,” Rabu (26/8). Namun, memang tantangannya cara menumbuhkan permintaan kredit. Karena itu, BRI menargetkan tetap bisa mendorong pertumbuhan kredit, katanya melanjutkan.
Pemerintah sejak empat bulan lalu, kata Sunarso, telah memiliki berbagai program stimulus untuk memulihkan ekonomi nasional. Dalam dua bulan terakhir melakukan sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi kebijakan-kebijakan sehingga lebih mudah dieksekusi. Terbukti dari simplifikasi kebijakan itu (PMK 70 dan PMK 104), dana yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara sebesar Rp30 triliun-sebesar Rp10 triliun ditempatkan di BRI- disalurkan dalam bentuk kredit yang berhasil dilipatgandakan (
(laverage) tiga kali lipat dalam waktu tiga bulan.
“Kami berkomitmen bisa disalurkan. Kuncinya data, sistem yang kami bangun kredibel, dan dikomunikasikan, ternyata tidak sampai tiga bulan tercapai,” ujar Sunarso seraya mencontohkan bahwa BRI menerima deposito dari pemerintah padal 25 Juni dan pertama kali mencapai angka Rp30 triliun pada 7 Agustus lalu.
Hingga 26 Agustus 2020, BRI telah menyalurkan kredit dari penempatan uang negara sebesar Rp39,9 triliun kepada 947 ribu debitur. Dengan realisasi tersebut, artinya kemampuan BRI untuk menyalurkan dana yang ditempatkan pemerintah dalam rangka PEN kepada pelaku UMKM, rata – rata per hari sebesar Rp950-970 miliar.
“Di sebelah ruangan saya dulu ada war room, saya ganti semacam west wing. Itu isinya layar monitor (dashboard) semua, untuk memonitor pergerakan setiap detik orang mencairkan kredit,” Sunarso mengungkapkan.
Dia menegaskan bahwa meskipun diawasi dari seluruh stakeholder, bank–bank anggota Himbara semakin terdorong untuk berkomitmen dalam membangun sistem yang baik dan reliable. “Sebagai BUMN kami tidak kerja main-main, kami kerja serius untuk melaksanakan program-program seperti ini,” katanya.”Sistem itu penting, kami bangun sistem, kami kerja berdasarkan data dan mengkomunikasikan ke masyarakat dengan bahasa yang simpel.”
Dalam mengakselerasi permintaan kredit, BRI mengoptimalkan ekosistem digital, ekosistem pasar dan ekosistem bisnis yang dibangun perseroan sehingga mendukung visi BRI untuk go smaller, go faster dan go shorter. Adapun sumber-sumber pertumbuhan kredit BRI, salah satunya perseroan berkomitmen mencapai target penuh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp120,2 triliun pada tahun ini.
Manajemen BRI optimistis bisa mencapai target. Jika ditambah KUR Super Mikro pasti target BRI bertambah. “Mau ditambah Rp20 triliun berarti target KUR BRI sebesar Rp140,2 trliun, sanggup tidak BRI? Jangan ada kata tidak sanggup,” ujar Sunarso.
KUR Super Mikro mempunyai limit kredit Rp10 juta. Dana berasal dari bank dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada nasabah baru. Seluruh bunga disubsidi pemerintah sehingga bunga KUR nol persen dan nasabah hanya membayar pokok.
Program KUR Super Mikro dengan total anggaran Rp12 triliun akan diimplementasikan pada akhir Agustus 2020 guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada triwulan III-2020. Ketentuan tersebut telah diteken oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sunarso menambahkan terkait program hibah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Untuk tahap pertama BRI telah menyalurkan kepada 683 ribu orang, dengan nilai sebesar Rp1,64 triliun. BRI menjadi lembaga penyalur BPUM terbesar di Indonesia.
Dalam mengakselerasi penyaluran BPUM, BRI mengoptimalkan reliabilitas data yang dimiliki perseroan sebagai hasil dari transformasi digital. Data tersebut terkait rekening nasabah dengan kriteria saldo tabungan kurang dari Rp2 juta dan tidak sedang mendapat kredit. Data tersebut dikirim ke Kementerian UMKM dan Koperasi untuk validasi. Syarat utamanya, kata Sunarso, calon penerima bantuan menyatakan sanggup menggunakan dana bantuan Rp2,4 juta itu untuk usaha produktif.
“Dana langsung dikredit oleh BRI ke rekening penerima dan tidak boleh ada yang melakukan pungutan sepeser pun, dengan alasan apapun,” kata dia. Kalau sistem disiapkan mestinya tidak ada potongan apa pun. “Tidak boleh ada pungutan apapun mengatasnamakan siapa pun untuk urusan itu, terutama yang melalui BRI,” kata Sunarso.
