SMF Dapat Tugas Baru Penyaluran Pembiayaan untuk Pemulihan Ekonomi
Pemerintah memberikan perluasan mandat kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. SMF kini tidak hanya dapat menyalurkan pembiayaan pada kredit pemilikan rumah (KPR) siap huni, tetapi juga pada kredit mikro perumahan dan KPR sewa beli.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Meirijal Nur menjelaskan bahwa perluasan mandat SMF merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kelas ekonomi lemah. "Di antaranya mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suplai dan permintaan sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terbuka lebar," kata Meirijal dalam Media Briefing DJKN Kemenkeu secara virtual, Jumat (26/3).
Selain itu, perluasan mandat juga dapat membuka peluang SMF untuk mendukung pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi bekerjasama dengan lembaga penyalur pembiayaan perumahan. SMF juga akan memiliki andil pada pembiayaan dan persiapan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka mengoptimalisasi aset negara.
Meirijal memaparkan, terdapat empat hal yang melatarbelakangi perluasan mandat SMF. Pertama, aksesibilitas yakni terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap KPR dan akses perumahan MBR yang terletak jauh dari transportasi publik.
Kedua, keterjangkauan daya beli MBR yang masih terbatas dan terganggu dengan adanya Covid-19 serta apresiasi harga tanah dan bangunan yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan MBR. Ketiga, ketersediaan yakni pasokan rumah yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan serta kelangkaan kredit konstruksi untuk pembangunan KPR bagi kepemilikan rumah MBR.
Keempat, keberlanjutan yaitu kelangkaan dana murah jangka panjang yang terjangkau dan kurangnya keberpihakan investor institusi untuk menopang pendanaan jangka panjang yang murah bagi pembangunan perumahan MBR. "Namanya investor tentu orientasinya adalah profit jadi kurang menjadi insentif investor di bidang perumahan untuk masuk karena masalah pembiayaan ini," ujar dia.
Diretur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, pihaknya pada tahun ini akan memperoleh penyertaan modal negara sebesar Rp 2,25 triliun. Dengan PMN tersebut, SMF akan menyalurkan pembiayaan mencapai Rp 6,37 triliun. "Dana itu nanti disandingkan dengan anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 19,12 triliun," kata Ananta dalam kesempatan yang sama.
Dengan demikian, menurut dia, akan terdapat dana Rp 25,49 triliun yang akan digunakan untuk membiayai KPR FLPP untuk 157.500 unit rumah. Melalui program FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah dapat mendapatkan pinjaman untuk membeli rumah dengan bunga kredit sebesar 5% tetap dan tenor 20 tahun.
Kendati demikian, Ananta menilai bahwa belum semua bank penyalur KPR FLPP mau memanfaatkan dana pendamping dari SMF. "Sehingga masih terdapat risiko maturity mismatch dalam penyaluran KPR," ujar dia.
Selain itu, KPR belum menjadi prioritas utama beberapa bank, khususnya Bank Pembangunan Daerah. KPR hanya menyumbang 2,9% dari total perekonomian nasional. Angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah 30-40%. Ia berharap peran KPR terhadap ekonomi Indonesia dapat meningkat menjadi 4% dalam lima tahun ke depan.
