Sri Mulyani: Tidak Semua Pegawai Kemenkeu Wajib LHKPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyanggah berita yang menyatakan terdapat belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Menurut dia, tidak semua pegawai Kementerian Keuangan wajib menyerahkan LHKPN.
Sri Mulyani mengatakan, kewajiban LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan hanya berlaku bagi pegawai dan pejabat yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan no.83 tahun 2021 mengenai Daftar Wajib Lapor (WL) di Lingkungan Kemenkeu.
Dengan demikian, dia mengatakan, jumlah pegawai Kemenkeu yang wajib LHKPN mencapai 33.370 orang pada 2021. Sementara pada 2022, jumlah pegawai Kemenkeu yang wajib pajak mencapai 32.191.
Pegawai Kemenkeu yang wajib LHKPN tersebut meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon 1, Pratama atau eselon 2, staf khusus, para pejabat pengadaan dan bendahara, Pemeriksa Bea Cukai, Account Representative, Penilai pajak, Pemeriksa pajak, Pelelang, Widyaiswara, Hakim pengadilan pajak, Pejabat esleon III dan IV serta pelaksana di unit tertentu.
"Pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN tetap melapor harta dan SPT melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha) yaitu aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu," kata Sri Mulyani dikutip melalui akun Instagramnya, Sabtu (25/2).
Dia mengatakan, pelaporan LHKPN pada 2021 dilakukan melalui e-lhkpn yang diintegrasikan dengan Alpha. Dengan demikian, para wajib lapor LHKPN cukup melaporkan 1 kali.
"Tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenkeu mencapai 100% pada 2017 hingga 2021. Tahun 2021, hanya satu orang tidak melengkapi dokumen," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, pelaporan LHKPN 2022 masih berjalan hingga 31 Maret 2023. Hingga 23 Februari 2022, sebanyak 18.306 pegawai sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 56,87%. Sementara 13.885 pegawai atau 43,13% belum lapor.
Kemenkeu mewajibkan pegawai melapor LHKPN, Alpha dan SPT lebih awal yaitu sebelum tanggal 28 Februari 2023.
"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kepatuhan pelaporan pegawai Kemenkeu harus mencapai 100%," ujarnya.
