Momentum Lebaran, OJK Catat Pendanaan P2P Lending naik 8,3% Maret 2023
Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan pendanaan dari peer-to-peer (P2P) lending naik 8,3% menjadi Rp 19,74 triliun karena momentum lebaran. Meskipun berdasarkan data Maret 2023 atau sebulan sebelum lebaran terjadi kenaikan, namun secara dianggap masih kecil.
"Angka tersebut meningkat 8,29% dibanding Februari 2023. Namun nomilal dimaksud lebih kecil dibandingkan periode Maret 2022 yang mampu mencapai Rp 23,07 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam konverensi pers, Jumat (5/5).
Dia menjelaskan, porsi penyaluran pendanaan P2P lending kepada sektor konsumtif pada Maret 2023 sebesar 60,03% dari total penyaluran industri.
"Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2023 yang hanya mencapai 59,33% atau pada Desember 2023 (akhir tahun) yang hanya mencapai 57,96%," ujarnya.
Jelang tahun politik 2024, OJK berharap dan yakin bahwa industri P2P lending akan terus bertumbuh sepanjang 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengingat kebutuhan akan pendanaan/pembiayaan di Indonesia masih sangat luas dan belum dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh lembaga jasa keuangan yang ada.
OJK mendorong P2P lending untuk bekerja sama dan saling berkolaborasi dengan sektor perbankan, industri jasa keuangan (IJK) lainnya, maupun non-lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan perbankan dan IJK lainnya, OJK mendorong melalui POJK 10/2022 di mana terdapat porsi pendanaan yang lebih besar sampai dengan 75% apabila pemberi dananya merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tris Yulianta menyatakan bahwa P2P lending bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai alternatif investasi dan sarana peminjaman.
“Banyak masyarakat kita, beberapa pelaku menganggap industri kita P2P lending hanya sebagai sarana penyaluran untuk memperoleh pendanaan," kata dia dalam acara Halal Bihalal bersama Media kemarin, melansir Antara.
Menurut dia, P2P lending bisa dilihat dari dua sisi, pertama sebagai alternatif investasi untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan dananya, bisa menggunakan P2P sebagai lender. Kedua, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan bisa mengajukan pinjaman ke P2P lending.
Saat ini, lanjutnya, ada 102 P2P yang terdiri dari 95 P2P konvensional dan 7 P2P syariah. Untuk rekening lender, terdapat 1 juta dengan lender aktif sebanyak 142 ribu.
Selama 5-6 tahun terakhir, penyaluran P2P mencapai Rp583 triliun dengan outstanding sebesar Rp51 triliun. Rata-rata waktu tenor peminjaman P2P cenderung jangka pendek, sekitar dua minggu sampai sebulan sehingga turn over lebih tinggi dan menciptakan repeat order.
“Jadi misalnya saya meminjam Rp 500 ribu, minggu depan dilunasi, terus pinjam Rp500 ribu lagi pada bulan selanjutnya sehingga kalau kita melihat tren, penyaluran yang kita relatif sangat tinggi dengan outstanding Rp 51 triliun karena memang turn over-nya sangat tinggi,” ucapnya.
Tren pergerakan P2P lending yang cukup tinggi karena memang target dari platform tersebut untuk membiayai masyarakat yang unbankable dan underserved. Mengingat sebagian orang membutuhkan pendanaan dalam waktu cepat, tetapi tidak memiliki agunan sehingga sulit meminjam ke bank yang juga memproses pemberian pinjaman cenderung cukup lama, maka P2P bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa pihaknya tidak hendak menimbulkan persaingan antara bank dengan P2P, tetapi kolaborasi. Artinya, masyarakat yang membutuhkan pendanaan tetapi tidak terjangkau bank dapat memanfaatkan P2P dengan dana lender dari bank, sehingga cost of fund bisa lebih murah.
