Cegah Kebocoran Data, BI Diminta Perkuat Keamanan Siber Rupiah Digital
Bank Indonesia (BI) menampung sejumlah masukan publik terkait konsep pengembangan rupiah digital yang rencananya akan memasuki tahap uji coba sistem pada 2024. Pengembangan rupiah digital selanjutnya akan memasuki tahap eksperimen teknologi.
BI pun telah menerbitkan laporan hasil konsultasi publik terkait Proyek Garuda sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan desain rupiah digital. Diharapkan laporan tersebut bisa menjadi masukan dalam pengembangan rupiah digital, termasuk dari sisi keamanan siber.
Dalam laporan tersebut, masyarakat bisa menyampaikan berbagai kritik dan saran terkait rupiah digital. Salah satunya adalah keresahan masyarakat terkait kebocoran dan ketidakakuratan data dalam rupiah digital.
Masyarakat biasanya mengkhawatirkan risiko yang muncul dari penggunaan kontrak digital atau smart contract dan dompet digital untuk menyimpan data pribadi pengguna.
“Smart contract rentan eksploitasi yang dapat menjadi celah kebocoran dan ketidakakuratan data. Demikian pula wallet yang rentan pencurian dan penggunaan private key secara ilegal,” dalam Laporan Konsultasi Publik Proyek Digital dikutip Kamis (28/12).
Risiko tersebut akan menggerus kepercayaan pengguna terhadap integritas dan keabsahan data. Oleh karena itu, masyarakat meminta BI melakukan langkah mitigasi. Seperti standardisasi perangkat keras (termasuk cloud), kalibrasi lokasi server, standardisasi dan diversifikasi vendor teknologi diperlukan guna memitigasi risiko siber.
“Bank Indonesia juga perlu mengkaji secara mendalam pemenuhan fitur keamanan smart contract dan wallet yang akan digunakan untuk mencegah kebocoran data dan akses ilegal,” dalam Laporan.
Notary node atau server khusus yang melakukan transaksi yang tercatat juga perlu dikembangkan lebih dari satu guna memitigasi single point of failure atau kegagalan secara sistemik akibat dari kegagalan satu komponen di dalam sistem. Risiko ini berhubungan erat pada pada arsitektur sistem yang terintegrasi.
Selain itu sistem yang terukur, perlu juga dilengkapi capacity planning yang tepat guna memastikan kesiapan sistem dalam menyerap lonjakan transaksi.
