Dorong Transformasi Asuransi dan Dapen, OJK Rilis Empat Aturan Terbaru
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan empat Peraturan OJK (POJK) sebagai upaya penguatan pengaturan dalam mendorong transformasi industri perasuransian dan dana pensiun (dapen).
Empat POJK yang diterbitkan pada akhir 2023 yaitu:
- POJK Nomor 20 tahun 2023 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah, dan produk suretyship atau suretyship syariah.
- POJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- POJK Nomor 24 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
Dalam keterangan resmi OJK, Rabu (10/1) dikatakan bahwa terbitnya empat POJK ditujukan untuk mengakselerasi proses transformasi di industri asuransi dan dapen untuk menjadi sektor yang sehat dan kuat. Serta mampu untuk tumbuh secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada sektor industri perasuransian, keterbatasan kapasitas permodalan merupakan salah satu isu utama yang berpotensi mengganggu ketahanan.
Oleh karena itu, salah satu substansi utama yang diatur di dalam POJK Nomor 23 tahun 2023 dan POJK Nomor 24 tahun 2023 adalah penyesuaian ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru. Maupun peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha.
Berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, isu utama yang mengganggu tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah praktik yang tidak prudent.
Oleh karena itu, penerbitan POJK Nomor 20 tahun 2023 bertujuan untuk mendorong perusahaan asuransi untuk menjalankan mekanisme mitigasi yang lebih optimal.
Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa substansi utama yang dimuat di dalam ketentuan. Antara lain mengatur tentang penyediaan akses perusahaan asuransi terhadap data penyaluran kredit atau pembiayaan, sharing of risk antara perusahaan asuransi dengan bank atau lembaga pembiayaan. Serta batas maksimum premi asuransi kredit yang dialokasikan sebagai komisi atau biaya akuisisi.
Sementara untuk sektor industri dana pensiun, POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun memuat ketentuan pelaksanaan dari beberapa amanat pengaturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
