Bos OJK Tegaskan Likuiditas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga
Buat ringkasan dengan AI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri keuangan Indonesia tidak dalam periode penantian atau wait and see seperti yang dikhawatirkan saat pemilihan umum berlangsung. OJK menyebut, kondisi likuiditas jasa keuangan masih terjaga dan berada di atas ambang ketentuan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, memaparkan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK sepanjang tahun 2023 tetap termoderasi. Lalu, solvabilitas industri jasa keuangan seperti bank, multifinance, asuransi hingga dana pensiun masih tercatat solid.
Kondisi itu, turut dibarengi dengan profil risiko terjaga dari intermediasi kredit dan piutang pembiayaan yang tumbuh dua digit. Sementara, penghimpunan dana di pasar modal melampaui Rp 200 triliun.
Selain itu, jumlah emiten tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain dengan minat investor yang terus tumbuh. OJK mencatat, investor pasar modal domestik mencapai 17,6% menjadi 12,1 juta hingga tahun lalu, meningkat lima kali lipat dalam empat tahun terakhir.
Mahendra juga menyampaikan keoptimisannya masih besar terhadap kondisi jasa keuangan Indonesia ke depan. Apalagi adanya fakta yaitu besarnya ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sejumlah inisiatif struktural seperti revitalisasi industri, pembukaan peluang berkelanjutan dan pemanfaatan bonus demografi.
"Hal ini sangat mampu menjadi daya ungkit untuk Indonesia dalam menyinergikan dengan tiga kebijakan prioritas sektor jasa keuangan dengan pengawasan perizinan terintegrasi semakin kompleks," kata Mahendra dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Selasa (20/2).
Di sisi lain, Mahendra juga menjelaskan mengenai pesta demokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia. Menurutnya, jumlah pemilih dalam pemilu di Indonesia terbilang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam pemilu di negara lain.
“Dengan begitu Indonesia bukan negara demokrasi ketiga terbesar, tapi presidential terbesar di dunia. Pemilu 2024 yang berlangsung secara terbuka dan langsung, ini menjadi modalitas pembangunan dan stabillitas indusri jasa keuangan Indonesia tidak dalam periode wait and see," kata Mahendra.
