Jokowi Waspadai Pencucian Uang di Aset Kripto dan NFT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk meningkatkan penegakan hukum dalam upaya memperkuat transparansi keuangan. Jokowi menaruh perhatian terhadap perlunya penguatan regulasi terhadap aset digital.
Jokowi menyampaikan pengarahan tersebut saat agenda Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (17/4).
Dia memerintahkan Satgas TPPU untuk menjalin kerja sama internasional dan menguatkan penetrasi teknologi. Ini untuk mengantisipasi praktik pemutihan uang di aset digital dengan teknologi blockchain sepeti mata uang kripto (cryptocurrency) dan token kriptografi atau non-fungible token (NFT).
"Aktivitas lokapasar elektronik money AI yang digunakan untuk transaksi karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah," kata Jokowi.
Kewaspadaan tersebut mengacu pada temuan Crypto Crime Report yang melaporkan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar US$ 8,6 miliar pada tahun 2022 secara global.
"Ini setara dengan Rp 139 triliiun. Sangat besar sekali," ujar Jokowi.
