Trump Tuding JPMorgan dan Bank of America Lakukan Diskriminasi

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia yakin bank-bank, termasuk JPMorgan dan Bank of America melakukan diskriminasi terhadap dirinya dan para pendukungnya. Trump bersiap mengambil tindakan atas bank-bank itu karena diduga memberhentikan layanan kepada pelanggan dengan alasan politik.

Trump juga mengatakan kedua bank raksasa itu sebelumnya telah menolak simpanannya.

"Mereka benar-benar melakukan diskriminasi terhadap, mereka melakukan diskriminasi terhadap banyak kaum konservatif," kata Trump kepada CNBC dalam sebuah wawancara, Selasa (5/8).

Trump menyampaikan komentar tersebut ketika ditanya tentang laporan Wall Street Journal yang menyebut dia berencana menghukum bank-bank yang melakukan diskriminasi terhadap kaum konservatif. Namun, Trump tidak membahas perintah tersebut secara spesifik.

Menurut draf yang ditinjau oleh Reuters, perintah eksekutif tersebut menginstruksikan regulator untuk meninjau bank-bank terkait praktik "debanking yang dipolitisasi atau melanggar hukum". Seorang sumber industri mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan diumumkan pada Rabu (6/8).

"Mereka melakukan diskriminasi," kata Trump tentang tindakan yang diambil oleh JPMorgan setelah masa jabatan pertamanya. "Saya memiliki ratusan juta, saya memiliki banyak sekali rekening yang penuh dengan uang tunai ... dan mereka mengatakan, maaf Pak, kami tidak bisa menerima Anda. Anda punya waktu 20 hari untuk keluar," ujar Trump.

Kritik terbaru Trump menambah tekanan pada lembaga keuangan terbesar di AS. Perintah tersebut kemungkinan mengharuskan bank-bank untuk meninjau secara menyeluruh bisnis mereka guna mematuhi peraturan.

Tanpa memberikan bukti, Trump mengatakan penolakan bank-bank untuk menerima setoran darinya menunjukkan pemerintahan mantan Presiden Joe Biden mendorong regulator untuk menghancurkan Trump.

Trump mengatakan ia mencoba menyetor dana ke BofA tetapi ia juga ditolak, lalu akhirnya ia membagi-bagikan uang tunai tersebut.

"Saya akhirnya pergi ke bank-bank kecil di mana-mana," ujarnya. "Saya menaruh US$ 10 juta (Rp 163,8 miliar) di sini, US$ 10 juta di sana, melakukan US$ 5 juta (Rp 81,91 miliar), US$ 10 juta, US$ 12 juta (Rp 196,58 miliar)," katanya, tanpa menyebutkan nama bank-bank tersebut.

Trump menyebut ia menaruh uangnya di banyak tempat. "Mereka sedang membantu saya, dan itu karena bank-bank sangat mendiskriminasi saya, padahal saya sangat baik kepada bank-bank itu."

Dalam sebuah pernyataan, JPMorgan tidak menanggapi klaim spesifik presiden tentang rekeningnya.
"Kami tidak menutup rekening karena alasan politik, dan kami setuju dengan Presiden Trump bahwa perubahan regulasi sangat dibutuhkan," kata JPMorgan seperti dikutip Reuters.

JPMorgan menyatakan mereka menghargai Gedung Putih dalam masalah ini, dan berharap mereka bisa bekerja sama dengan Gedung Putih untuk memperbaiki kondisi tersebut. BofA juga tidak menanggapi klaim spesifik Trump.

Risiko Reputasi

Selama pemerintahan Biden, regulator dapat memeriksa keputusan bank berdasarkan risiko reputasi, kata sumber kedua Reuters yang mengetahui masalah tersebut.

Perbankan AS berada di bawah pengawasan ketat dan tekanan untuk mempertimbangkan risiko reputasi ketika berurusan dengan Trump karena masalah hukumnya, kata sumber ketiga.

Menurut sumber ketiga, JPMorgan memiliki hubungan perbankan dengan anggota keluarga Trump yang telah terjalin bertahun-tahun, dan menyimpan sejumlah rekening kampanye yang terkait dengan Trump.

Setelah Trump berkuasa, Federal Reserve mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka menginstruksikan para pengawasnya untuk tidak lagi mempertimbangkan risiko reputasi ketika memeriksa bank, sebuah metrik yang telah menjadi fokus keluhan industri.

Pada Senin (4/8) malam, The Wall Street Journal melaporkan Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif yang akan menginstruksikan regulator untuk menyelidiki apakah ada lembaga keuangan yang melanggar Undang-Undang Kesempatan Kredit yang Setara, UU Antimonopoli, atau UU Perlindungan Keuangan Konsumen dengan menghentikan layanan nasabah karena alasan politik.

Perintah tersebut dapat mengizinkan sanksi moneter, keputusan persetujuan, atau tindakan disipliner lainnya terhadap pelanggar.

Gedung Putih belum memberikan komentar langsung mengenai perintah yang dilaporkan tersebut.

"Yang dilakukan Gedung Putih adalah memberi tahu bank-bank untuk tidak bersembunyi di balik peraturan untuk menolak pinjaman atau hubungan perbankan," kata Analis Wells Fargo, Mike Mayo.

"Bank dapat menggunakan standar underwriting normal mereka dan menolak layanan, tetapi tidak menyalahkan regulator atau menggunakan risiko reputasi sebagai pembenaran."

BofA mengatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk mengklarifikasi kebijakan tersebut. "Kami telah memberikan proposal terperinci dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan Kongres untuk meningkatkan kerangka regulasi," ujar bank tersebut.

Pada bulan Januari, Trump menegur CEO JPMorgan dan BofA karena menolak memberikan layanan kepada kaum konservatif. Saat itu, kedua bank tersebut membantah telah membuat keputusan perbankan berdasarkan politik.

Aturan yang Memberatkan Perbankan

Bank-bank secara konsisten berpendapat setiap keluhan tentang "debanking" (penutupan akses ke perbankan) harus ditujukan kepada regulator. Perbankan berpendapat aturan yang memberatkan dan pengawas bank yang terlalu bersemangat dapat mencegah mereka terlibat dalam aktivitas tertentu.

"Inti masalahnya adalah peraturan yang melampaui batas dan diskresi pengawasan," kata Bank Policy Institute, sebuah kelompok industri, dalam sebuah pernyataan.

Sumber Reuters menyebutkan bank-bank AS telah mengadakan diskusi seputar debanking dan mempertimbangkan skenario seputar kemungkinan perintah tersebut.

Bank-bank juga berharap pemerintah dapat mengubah undang-undang anti pencucian uang yang menurut mereka sudah ketinggalan zaman dan memberatkan, tambah sumber tersebut.