Program Digitalisasi ILO Buka Akses Kredit 6.000 UMKM

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tengah menjalankan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang berfokus pada upaya pemberian akses keuangan dan digitalisasi. Proyek bernama Promoting SME Enterprises through Improved Entrepreneurs' Access to Financial Services" (Promise II Impect) ini kini telah membukakan akses 6.000 UMKM untuk memperoleh kredit perbankan. 

Project Manager Promise II ILO Djauhari Sitorus menjelaskan, program Promise II Impact saat ini tengah difokuskan pada tiga lokasi dengan sektor yang berbeda-beda, yakni  sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh, dan rumput laut di Sumba Timur. Proyek ini bertujuan membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM di dalam rantai nilai.

"Kami mengintervensi UMKM yang memang sudah ada rantai nilai dan transaksi bisnis. Kami bantu agar mereka bisa masuk ke digitalisasi sehingga bisa masuk ke ekosistem keuangan," ujar Djauhari dalam pertemuan dengan media pada Kamis (11/12). 

Ia menjelaskan, para pelaku UMKM pada umumnya tak memiliki pemahaman pencatatan keuangan, bahkan yang sederhanan. Hal ini yang terkadang menyulitkan jika ingin memperoleh akses keuangan dari perbankan.

Djauhari menjelaskan, pihaknya juga bekerja sama dengan perbankan, yakni Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat untuk memberikan akses kredit dalam program tersebut. BPD dan BPR dipilih karena lebih dekat dengan masyarakat di pedesaan yang menjadi lokasi dari ketiga proyek tersebut.

Karena itu, proyek ini juga mencakup pengembangan kapasitas BPD dan BPR. ILO pun mencatat sebanyak 6.000 UMKM di ketiga lokasi proyek ini telah memperoleh penyaluran kredit dari dari BPD dan BPR mencapai Rp 167 miliar. Penyaluran kredit ini seiring dengan mulai diimplementasikannya aplikasi kredit mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan loan origination Ssystem (LOS).

Djauhari juga mencatat, para pelaku UMKM mulai memanfaatkan produk tabungan. Sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai 20 miliar rupiah. Hal ini tak lepas dari dukungan ILO dalam memperkuat sistem core banking di BPR. 

Adapun dalam proyek ini, ILO didanai oleh Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi Swiss (SECO) dan bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro petani di daerah pedesaan. OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong yang kuat khususnya dalam Pemeringkat Kredit Alternatif atau PKA.

“Ketika usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” kata dia.  

OJK bersama ILO turut mengembangkan program digitalisasi salah satunya yakni ekosistem sapi perah melalui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang diintegrasikan dengan PKA untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni  melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan dari inisiatif proyek ini. "Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya," kata dia.

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo mengatakan, keberhasilan program ILO akan menjadi contoh pemerintah dalam melakukan percepatan akses keuangan terutama bagi pelaku UMKM di daerah. Saat ini, pemerintah telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Program-program dukungan proyek akan masuk ke dalam portofolio program strategis TPAKD untuk memastikan keberlanjutannya,” ujar Erdiriyo.