Berapa total target penyaluran kredit pemerintah untuk tahun 2027 dan bagaimana alokasinya dibagi ke masing‑masing program?

Target penyaluran kredit tahun 2027 ditetapkan Rp 386,9 triliun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar diberikan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun. Selain KUR, pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian Rp 1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya Rp 600 miliar, Kredit Perumahan Rp 30 triliun (dengan kemungkinan penambahan di semester II‑2027), dan Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS) Rp 30 triliun.

Apa langkah pemerintah untuk membantu debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur?

Pemerintah memberikan relaksasi kredit bagi debitur KUR yang terkena bencana gempa di NTT. OJK menyiapkan skema restrukturisasi yang dapat berlangsung hingga tiga tahun untuk 8 kabupaten terdampak. Selain itu, pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 0 % pada 2027 dan 3 % pada 2028, serta memberikan keringanan bunga sebagai upaya meringankan beban usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Sasaran pembiayaan KUR apa saja yang dibahas untuk diperluas dalam rapat koordinasi?

Dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat, Airlangga Hartarto menyebutkan rencana memperluas sasaran KUR mencakup kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property) serta menyediakan kredit khusus bagi nelayan. Ekspansi ini bertujuan menjangkau segmen usaha yang lebih beragam dan meningkatkan inklusi keuangan di sektor‑sektor strategis.

Pemerintah Tetapkan Target Penyaluran Kredit Program 2027 Rp 386,9 Triliun

Oleh Ade Rosman

11 November 2026, 15:14

ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/nym.

Petani menarik potongan tong plastik berisi bawang merah hasil panen dini di lahan pertanian Desa Junjung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (2/11/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit program untuk 2027 mencapai Rp 386,9 triliun yang akan dialokasikan untuk sejumlah program pembiayaan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), sektor pertanian, industri padat karya, perumahan, hingga kredit bagi perempuan prasejahtera.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi terbesar diberikan untuk program KUR sebesar Rp 325 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan 2026 yang sebesar Rp 295 triliun.

“Kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp 394 triliun,” kata Airlangga usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kemenko Perekomomian, Jakarta, Rabu (11/11).

Selain KUR, pemerintah mengalokasikan Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp 1,4 triliun dan Kredit Industri Padat Karya sebesar Rp 600 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi Kredit Perumahan sebesar Rp 30 triliun. Airlangga menyebut, alokasi tersebut masih berpeluang ditingkatkan pada semester II-2027.

Sementara itu, Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS) untuk kelompok perempuan prasejahtera mendapat alokasi Rp 30 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga membahas perluasan sasaran pembiayaan KUR, termasuk untuk kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property dan kredit bagi nelayan.

Relaksasi Kredit Debitur KUR Terdampak Bencana

Pada kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan relaksasi kredit bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengatakan, restrukturisasi kredit akan diberikan kepada debitur terdampak.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menyatakan OJK telah menyiapkan skema restrukturisasi kredit yang dapat berlangsung hingga tiga tahun.

“Untuk di daerah bencana yang terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak dengan bencana sampai dengan 3 tahun. Itu di 8 kabupaten di NTT,” kata Kiki pada kesempatan yang sama.

Airlangga menyampaikan, pemerintah turut memberikan keringanan bunga KUR bagi debitur terdampak gempa di NTT. Suku bunga atau margin KUR ditetapkan sebesar 0% pada 2027 dan 3% pada 2028, yang diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha terdampak bencana sekaligus membantu pemulihan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.